Komisi IV DPRD Medan Kritik Kinerja Dinas PKPCKTR: Program Copy-Paste hingga Pelanggaran Tata Ruang Mengancam Estetika Kota
MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, mengecam keras kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
Dalam rapat evaluasi Senin (21/4/2025), Lailatul menyoroti program kerja dinas yang dinilai amburadul, termasuk praktik copy-paste anggaran proyek hingga lemahnya pengawasan tata ruang yang memicu kebocoran PAD dan pelanggaran bangunan massal. Simak analisis lengkapnya berikut ini!
1. Program “Copy-Paste” Anggaran: Nilai Pemasangan Pipa Sama di Semua Titik
Lailatul Badri, politisi PKB yang akrab disapa Lela, mengungkap kejanggalan dalam proyek pemasangan pipa distribusi air bersih Dinas PKPCKTR. Menurutnya, nilai anggaran di setiap titik proyek dibuat sama, tanpa mempertimbangkan perbedaan panjang pipa yang dibutuhkan.
“Apa semua titik punya panjang pipa yang sama? Tentu tidak! Ini bukti perencanaan asal-asalan,” tegas Lela.
Ia menegaskan, dinas wajib melakukan survei lapangan untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tepat sasaran hanya bisa tercapai jika perencanaan dilakukan secara profesional dan transparan.
2. 80% Bangunan di Medan Bermasalah: Kebocoran PAD hingga Estetika Kota Rusak
Kritik Lela tak berhenti di sana. Komisi IV DPRD Medan menemukan fakta mengejutkan: 80% bangunan di Medan diduga melanggar aturan tata ruang. Pelanggaran seperti roilen (sempadan bangunan) dan reklamasi jalur hijau dibiarkan tanpa tindakan tegas, menyebabkan:
– Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat izin ilegal.
– Tata kota semrawut yang merusak estetika Medan.
– Pelanggaran izin lantai dan ketiadaan SOP pengawasan yang jelas.
“Bangunan bermasalah justru berdiri mulus. Ada apa dengan pengawasan dinas?” tuding Lela.
3. Biaya Konsultan yang Membebani Masyarakat
Lela juga menyoroti keluhan warga tentang biaya konsultan bangunan yang dinilai tidak transparan. Proses perizinan yang berbelit-belit dan mahal diduga menjadi penyebab maraknya pembangunan ilegal. (FD)