MEDAN – Sebuah gebrakan strategis baru saja terjadi di Kota Medan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BPJS Ketenagakerjaan resmi menguatkan sinergi dahsyat.
Kolaborasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata menjadikan data pajak daerah sebagai “senjata sakti” untuk memperluas perlindungan sosial bagi ribuan pekerja di sektor hotel, restoran, dan hiburan.
Rabu (12/8/2026), Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, didampingi Kabid Hotel-Restoran-Hiburan Irvan Parlindungan dan Kabid Pengendalian Pajak Popy Maya Syafira, melakukan kunjungan balasan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Cabang Jefri Iswanto beserta jajaran.
“Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Bapenda punya data wajib pajak yang sangat strategis. Data ini akan kami manfaatkan untuk menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan secara masif dan tepat sasaran. Demi kesejahteraan masyarakat, Bapenda akan ikut berperan mensukseskan program ini,” ujar M Agha Novrian.
Apa artinya bagi pekerja Medan? Selama ini, banyak pekerja di hotel, restoran, dan tempat hiburan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Mereka rentan terhadap risiko kerja tanpa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, maupun jaminan kematian. Kini, dengan kolaborasi ini, celah tersebut mulai tertutup.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya ketika Jefri Iswanto lebih dulu berkunjung ke kantor Bapenda.
Kedua belah pihak saling bertukar informasi program kerja, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat.
Yang membuat langkah ini begitu istimewa adalah pendekatan inovatif yang diusung: memanfaatkan basis data perpajakan untuk menjangkau pekerja yang selama ini luput dari radar jaminan sosial.
Bapenda tidak lagi sekadar mengurus pajak, tetapi juga turut serta mengawal nasib pekerja di sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.
Target akhir dari sinergi ini adalah Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Pemerintah Kota Medan sendiri menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja masuk dalam cakupan UCJ pada 2026. Dengan kolaborasi lintas instansi seperti ini, harapan itu bukan sekadar angan-angan.
Melalui penyelarasan program kerja ke depan, pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya para pekerja di Kota Medan, diharapkan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Negara hadir, data berbicara, pekerja aman. Itulah pesan besar dari pertemuan strategis ini. (Rel)
