Pakar UMSU Soroti Langkah Tegas Gubernur Bobby: “Evaluasi Pejabat Lemah adalah Bentuk Komitmen pada Birokrasi Berkualitas”

MEDAN – Di tengah desakan untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan publik, langkah tegas Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution melakukan evaluasi dan rotasi terhadap pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dinilai sebagai sebuah keniscayaan.

Muhammad Gusti, S.Sos., MAP, Pengamat Kebijakan Publik FISIP UMSU, menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pergantian biasa, melainkan penegasan sistem meritokrasi di jantung birokrasi.

“Langkah Pak Gubernur sudah 100% tepat. Di era yang menuntut kecepatan dan inovasi ini, pejabat yang tidak mampu menerjemahkan visi-misi pemimpin harus siap digantikan. Ini soal tanggung jawab dan komitmen terhadap pembangunan,” tegas Gusti, Senin (20/10/2025).

Gusti menegaskan, hak prerogatif Gubernur Bobby digunakan secara proporsional untuk memastikan posisi strategis diisi oleh orang-orang yang kompeten dan selaras dengan arah pembangunan.

“Ini menunjukkan kepemimpinan yang transparan dan berorientasi hasil. Tidak ada yang bersifat personal, semuanya berdasar pada kinerja dan kemampuan nyata,” tambahnya.

Tantangan di Era Efisiensi Anggaran
Menurut Gusti, kebijakan ini justru semakin relevan di tengah kondisi fiskal yang ketat. “Dengan berkurangnya transfer pusat, kepala OPD dituntut untuk super kreatif dan solutif. Bukan lagi zamannya mengandalkan anggaran besar, tapi bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada untuk impact yang nyata bagi masyarakat,” paparnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya mentalitas profesional di kalangan birokrat. “Jangan sampai ada yang ‘baperan’ atau mencari kambing hitam. Fokusnya harus pada pelayanan publik. Jika tidak mampu menjalankan mandat, langkah paling terpuji adalah mengundurkan diri dengan penuh kehormatan,” pungkas Gusti. (FD)