Pendapatan Naik Rp1,29 T, Belanja Naik Rp1,658 T, DPRD Dorong Lobi Utang Inalum

272

MEDAN — Evaluasi Kemendagri atas P-APBD Sumut 2026 tuntas. Tapi ada angka yang layak dicermati: pendapatan daerah naik Rp1,29 triliun, sementara belanja naik Rp1,658 triliun.

Artinya, ruang fiskal tetap ketat dan DPRD Sumut mendorong terobosan pembiayaan, dari pinjaman daerah hingga lobi pemutihan utang ke PT Inalum.

Dalam rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Senin (19/10/2026), Ketua TAPD Sumut Timur Tumanggor memaparkan tindak lanjut evaluasi Mendagri terhadap Ranperda P-APBD 2026 dan Ranpergub Penjabaran P-APBD 2026.

Pendapatan daerah setelah penyesuaian menjadi Rp12,955 triliun, naik dari APBD 2026 Rp11,664 triliun. Kenaikan terutama dari transfer pemerintah pusat. Belanja daerah naik dari Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun.

Baca Juga : Pemko Medan Kunci Realisasi APBD 2026: Strategi Baru Cegah SILPA Rp592 Miliar Terulang

Timur menegaskan proses telah mengikuti tahapan perubahan RKPD hingga Ranpergub sesuai Pasal 6 Permendagri 9/2021. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub sebelum ditetapkan.

Fraksi PAN menyoroti komunikasi ke pusat. Yahdi Khoir Harahap menilai evaluasi Kemendagri tidak membawa perubahan signifikan.

Namun ia meminta Pemprov terus melobi pemerintah pusat karena kebutuhan pemulihan pascabencana masih besar. Ia juga mendorong alternatif pembiayaan, termasuk pinjaman daerah, dan pendekatan ke PT Inalum soal kemungkinan pemutihan utang Pemprov Sumut.

Fraksi Gerindra senada. Benny Sihotang mendorong terobosan pembiayaan: pinjaman daerah, obligasi, serta kerja sama dengan Bank Sumut dan Himbara. Ia menekankan pembiayaan alternatif diprioritaskan untuk infrastruktur. “Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni,” ujarnya.

Rapat dihadiri pimpinan OPD, BUMD, dan ketua fraksi DPRD Sumut. Bagi pembaca, isu kuncinya bukan hanya P-APBD disahkan, tetapi bagaimana Sumut menutup selisih pendapatan-belanja tanpa membebani layanan publik. Pantau terus tahapan penetapan dan realisasi anggarannya. (FD)