MEDAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, tak mampu menyembunyikan kekesalannya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Agha Novrian, kembali absen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) penting terkait perizinan dan operasional Tempat Hiburan Malam (THM) Raeye di Jalan Merak Jingga, Selasa (17/11/2026).
“Selama saya memimpin Komisi III dua tahun ini, Kepala Bapenda hampir tidak pernah hadir di RDP. Baru dua kali muncul, itupun di rapat triwulan,” cetus Salomo dengan nada tegas di ruang Komisi III DPRD Medan.
RDP yang digelar untuk mengklarifikasi temuan sidak sebelumnya termasuk dugaan izin bar yang belum lengkap dan kesesuaian setoran pajak justru dihadiri hanya staf dan kabid.
Padahal, menurut Salomo, pembahasan perizinan dan potensi Pajak Hiburan serta Pajak Restoran membutuhkan keputusan pejabat tertinggi.
“Kalau yang datang hanya kabid atau staf, mereka tidak kompeten menjawab pertanyaan kita. Mereka juga bukan pemutus kebijakan. Justru muncul pertanyaan: ada apa gerangan?” tegas politisi Gerindra ini.
Nasib sama menimpa Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan. Hanya staf yang hadir, dan jawaban yang diberikan dinilai tidak memadai. “Mereka tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan,” pungkas Salomo.
Rapat itu dihadiri Sekretaris Komisi III David Roni Ganda Sinaga, anggota Agus Setiawan, perwakilan Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, DPMPTSP, serta pihak manajemen THM Raeye. Meski demikian, ketiadaan dua kepala OPD kunci membuat diskusi soal legalitas dan kontribusi PAD kurang maksimal.
Salomo menekankan bahwa RDP semacam ini bukan formalitas. Setelah sidak Oktober lalu yang mengungkap sejumlah catatan perizinan dan dugaan pajak yang belum sebanding dengan omzet, kehadiran pejabat pemutus kebijakan menjadi krusial.
“Kalau membahas pajak dan perizinan operasional, Kepala Badan seharusnya hadir. Kalau tidak, publik berhak bertanya,” ujarnya.
Kasus THM Raeye menjadi sorotan karena menyangkut potensi pendapatan daerah sekaligus penegakan aturan. Dengan absennya pejabat tertinggi, Komisi III menilai koordinasi antarlembaga masih perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap usaha hiburan di Medan berjalan lebih efektif dan transparan. (FD)





