Wagub Sumut Janji Realisasikan Aspirasi Rakyat, Ini Strategi “Sumut Berkah” yang Bakal Jadi Game Changer
MEDAN – Janji bukan sekadar angin lalu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah konkret untuk memastikan suara rakyat yang dihimpun melalui reses DPRD Sumut tidak berhenti di meja rapat.
Aspirasi tersebut kini menjadi “kitab suci” baru dalam penyusunan prioritas pembangunan, sebuah langkah strategis yang menempatkan kebutuhan riil masyarakat sebagai kompas utama.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Rabu (7/10/2026), menegaskan komitmen ini bukan formalitas.
“Aspirasi yang disampaikan merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa era pembangunan “dari atas ke bawah” telah bergeser menjadi “dari bawah ke atas”.
Reses bukan sekadar agenda rutin dewan. Wagub Surya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah mekanisme demokrasi terstruktur untuk menampung aspirasi konstituen, bertukar informasi, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Hasilnya bukan tumpukan kertas, melainkan data empiris tentang apa yang benar-benar dibutuhkan warga, dari infrastruktur jalan hingga akses pendidikan dan kesehatan.
Yang membedakan langkah Pemprov Sumut kali ini adalah adanya sistem prioritas. Usulan-usulan yang telah dihimpun tidak akan langsung dieksekusi, melainkan akan diurutkan berdasarkan skala urgensi dan dampak.
Proses ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.
Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Wagub Surya menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antara eksekutif (Pemprov) dan legislatif (DPRD).
“Kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu dan harus terus kita perkuat agar setiap program pembangunan yang direncanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat kabupaten/kota,” ujarnya.
Visi “Sumut Berkah” yang diusungnya bukan sekadar slogan. Ini adalah kerangka kerja yang menekankan pada pembangunan yang inklusif, unggul, maju, dan berkelanjutan.
Dengan memperkuat sinergi, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih program atau ego sektoral yang seringkali menjadi penghambat pembangunan.
Jubir Tim Reses Dapil 11, Alfiansyah, memberikan perspektif penting. Ia mengakui bahwa banyak aspirasi masyarakat yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, kementerian, atau pemerintah kabupaten.
Oleh karena itu, ia berharap Pemprov Sumut tidak hanya fokus pada kewenangannya sendiri, tetapi juga aktif menjadi jembatan dengan pemerintah pusat, BUMN, dan pemkab.
“Untuk itu kami berharap, Pemprov Sumut terus aktif bersinergi dengan pemerintah pusat, lembaga-lembaga pemerintah BUMN, dan pemerintah kabupaten dalam menjawab aspirasi masyarakat,” kata Alfiansyah.
Harapan ini menjadi catatan penting. Penanganan masalah seperti kemiskinan, infrastruktur strategis, dan pengembangan sumber daya manusia memang membutuhkan koordinasi lintas level pemerintahan.
Dengan kata lain, Pemprov Sumut harus menjadi “manajer proyek” yang cakap, memastikan setiap aspirasi rakyat ditangani oleh pihak yang berwenang, tanpa saling lempar tanggung jawab.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi dan Ricky Anthony, serta dihadiri kepala OPD ini menjadi tonggak penting.
Laporan dari 12 daerah pemilihan (dapil) telah diterima, dan bola kini berada di tangan Pemprov Sumut untuk bertindak.
Langkah Pemprov Sumut untuk menindaklanjuti aspirasi ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban konstitusional. Lebih dari itu, ini adalah tentang membangun kepercayaan publik.
Jika janji ini dapat diwujudkan, maka visi “Sumut Berkah” bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah realitas yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Masyarakat kini menunggu, bukan lagi kata-kata, melainkan aksi nyata di lapangan. (FD)