Wali Kota Medan Berobat ke Luar Negeri, DPRD: “Bukti Pelayanan Kesehatan di Medan Gagal Total!”

98

MEDAN – Heboh! Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tengah menjadi sorotan tajam usai mengakui sedang menjalani pengobatan di luar negeri.

Bukan hanya soal izin, tetapi publik dan DPRD menilai ini sebagai tamparan keras bagi sistem kesehatan Kota Medan yang ia sendiri sering kampanyekan sebagai “sudah bagus”.

Anggota DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, melontarkan kritik pedas. Menurutnya, langkah Rico berobat ke luar negeri adalah bukti pahit bahwa pelayanan kesehatan di Medan masih jauh dari prima.

“Bagaimana mungkin warga Medan percaya, kalau pemimpinnya sendiri tidak percaya dengan dokter dan rumah sakit di kotanya?” tegas Henry Jhon kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).

Ironi terletak pada kontradiksi sikap. Selama masa kepemimpinannya, Rico Waas kerap mengimbau warga Medan agar tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

Ia sering menyebut layanan rumah sakit di Medan sudah modern dan setara standar internasional. Namun kenyataan berkata lain sang walikota justru memilih fasilitas kesehatan di luar negeri untuk dirinya sendiri.

Baca Juga : Rico Waas Diminta Buka Bukti Izin ke Kemendagri, Pengamat: Jangan Sampai Publik Curiga! Ini Fakta Lengkapnya

“Ini bukan sekadar kritik, ini soal kredibilitas kepemimpinan,” ujar politisi PSI yang juga mantan Ketua DPRD Medan dua periode itu.

“Kalau walikotanya saja kabur ke luar negeri untuk berobat, lalu apa yang bisa dibanggakan dari sistem kesehatan kita?”

Henry Jhon menambahkan, seharusnya seorang pemimpin memberi contoh nyata, bukan sekadar retorika.

Ia mendorong Rico Waas untuk membuktikan bahwa pelayanan kesehatan di Medan benar-benar unggul dengan cara merasakannya sendiri terlebih dahulu di dalam negeri. “Buktikan! Jangan hanya kampanye,” tegasnya.

Tak hanya soal kesehatan, kepergian Rico Waas juga dinilai melanggar disiplin birokrasi. Ia disebut meninggalkan wilayah tugas tanpa izin tertulis dari Gubernur Sumatera Utara selaku atasan langsung.

Henry menyesalkan minimnya komunikasi vertikal tersebut. “Apa pun alasannya, komunikasi dengan gubernur itu wajib. Gubernur adalah wakil Mendagri di daerah, bukan posisi yang bisa dilewatkan begitu saja,” jelasnya.

Menurut Henry, hubungan yang tidak harmonis dengan gubernur dan DPRD justru akan menghambat pembangunan Medan ke depan.

Selama ini, komunikasi antara eksekutif dan legislatif dinilai belum optimal. “Pembangunan kota yang sehat dimulai dari komunikasi yang sehat.

Jangan sampai urusan perut dan kesehatan pribadi justru jadi bumerang politik,” pungkasnya.

Kisruh ini menjadi pelajaran besar: kepercayaan publik runtuh ketika pemimpin tak konsisten. Warganet pun ramai menyerukan evaluasi total terhadap sistem rujukan kesehatan di Sumatra Utara.

Akankah ini jadi titik balik perbaikan layanan RS di Medan? Atau hanya jadi drama politik biasa?

Satu hal pasti mata publik kini tertuju pada Rico Waas. Bukan hanya pada kesembuhannya, tapi pada komitmennya yang ternyata tak sejalan dengan janji-janji manisnya. (FD)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com