Wali Kota Medan Serahkan LKPD 2024, Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, Kamis (27/3/2025). Laporan diterima langsung Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang di Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Rico Waas menegaskan penyerahan LKPD ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Pemko Medan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola Pemko Medan dipertanggungjawabkan dengan baik. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat melihat bahwa keuangan daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan mereka,” ujar Rico.
Selain Pemko Medan, terdapat 18 Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara yang turut menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024 seperti Pemko Binjai, Pemko Padangsidimpuan, Pemkab Tapanuli Selatan, dan lainnya.
Setelah menerima laporan ini, BPK RI Perwakilan Sumut akan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD yang diserahkan. Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan,proses audit ini akan berlangsung maksimal dua bulan sebelum hasil akhirnya diumumkan.
“Kami akan menilai apakah laporan keuangan yang disampaikan telah memenuhi standar akuntansi pemerintah atau masih terdapat kekurangan. Target utama setiap daerah tentu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun ada beberapa faktor yang bisa menghambat, seperti ketidaksesuaian data atau pelanggaran standar akuntansi,” jelas Paula.
Rico Waas optimis bahwa Pemko Medan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Dengan transparansi dan pengelolaan yang lebih baik, ia berharap anggaran daerah dapat lebih bijak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
“Keuangan daerah bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran itu berdampak langsung pada masyarakat. Dengan laporan yang transparan, masyarakat bisa melihat bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk pembangunan,” tegasnya.(FD)