Bupati Simalungun Sambut Unjuk Rasa Mahasiswa dengan Dialog Terbuka
SIMALUNGUN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi Perdagangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (2/9/2025).
Aksi tersebut langsung disambut Bupati Simalungun, DAnton Achmad Saragih, dengan penuh keramahan.
Mengenakan busana adat Simalungun, Bupati Anton tidak hanya menyambut massa aksi di halaman, tetapi juga mengajak mereka berdialog langsung di dalam kantor bupati.
Ia bahkan mengizinkan peserta aksi masuk sebagai bentuk keterbukaan dan kepercayaan. Penyambutan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Danrem 022 Pantai Timur, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, serta sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Simalungun.
Koordinator aksi, Rifky, menyampaikan enam tuntutan mahasiswa, mulai dari transparansi janji kampanye, penyediaan wadah kreatif bagi anak muda, perbaikan infrastruktur jalan strategis menuju Danau Toba dan antarwilayah, peningkatan kesejahteraan guru honorer, revitalisasi perpustakaan, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka meminta agar Pemkab Simalungun memberi perhatian serius dan segera merealisasikan aspirasi tersebut.
Menanggapi tuntutan itu, Bupati Anton menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa sejumlah hal, terutama perbaikan jalan, memerlukan waktu dan proses mengingat dirinya baru menjabat beberapa bulan.
“Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” ujar Anton.
Sebagai bentuk keseriusan, ia menandatangani fakta integritas di hadapan massa aksi.
Usai pertemuan dengan Bupati, mahasiswa melanjutkan aksi menuju Gedung DPRD Simalungun. Di hadapan wakil rakyat, mereka kembali menyuarakan aspirasi yang tertuang dalam surat pemberitahuan aksi, antara lain penolakan terhadap anggaran dan tunjangan DPRD yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Kwmudian desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Lalu efisiensi penggunaan anggaran DPR, audit transparan atas anggaran yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun per tahun, serta reformasi Polri, khususnya terhadap Kapolri dan Kapolda Sumut atas dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa.
Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik sebagai wujud komitmen pada demokrasi yang sehat.(RS)