Komisi II DPRD Medan Desak Dirut BLUD Mandiri, Honor Spesialis Naik, BOR 50% Jadi Sorotan!
MEDAN – Badai evaluasi mengguncang Rumah Sakit Pirngadi Medan. Komisi II DPRD Medan tak lagi memberi ruang basa-basi. Di hadapan Plt Direktur Utama dr. Mardohar Tambunan, para wakil rakyat melontarkan tuntutan keras berhenti menggantungkan diri pada APBD, waktunya BLUD benar-benar mandiri!
Peringatan itu dilontarkan anggota Komisi II, Henry Jhon Hutagalung, dalam rapat evaluasi triwulan I TA 2026, Selasa (15/4/2026).
Rapat yang dipimpin Kasman bin Marasakti dan didampingi Modesta Marpaung, Lily MBA, Binsar Simarmata, serta dr. Ade Taufiq itu menguak fakta mengejutkan.
Fakta 1: BLUD tapi Masih Minum APBD
“RS Pirngadi sudah berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), bukan UPT Dinas Kesehatan. Harusnya mampu menghasilkan PAD sendiri,” tegas Henry.
Namun justru terungkap, pendapatan asli RS tak mampu menutupi belanja. Selisihnya? Rp5 Miliar per triwulan. Lantas ditutup dari mana? Jawaban dr. Mardohar membuat ruangan hening: “Ditutupi APBD Pemko Medan.”
“Lho, ini masalah besar! Kalau statusnya BLUD, harusnya tak perlu ‘sedot’ APBD. Apakah aliran dana ini sudah benar dan diaudit?” seru Henry. Ia mempertanyakan kemandirian fiskal rumah sakit pelat merah itu.
Banjir Pasien RS Swasta
Dari 500 tempat tidur (bed) yang tersedia, tingkat keterisian atau BOR (Bed Occupancy Ratio) hanya 50%. Artinya, 250 bed menganggur. Henry menyoroti saat RS swasta di Medan penuh sesak, Pirngadi justru kekurangan pasien. Ini alarm bahaya!”
Ia mendesak pembenahan total layanan, dari sistem rujukan puskesmas yang wajib diprioritaskan ke RS milik Pemko (Pirngadi dan Bachtiar Djafar), hingga peningkatan profesionalisme manajemen.
Pukulan telak datang dari usulan Henry kepada Wali Kota Medan: Naikkan honor dokter spesialis RS Pirngadi. Menurutnya, rendahnya penghasilan membuat dokter spesialis enggan mengabdi atau pindah ke swasta.
“Berikan insentif layak agar mereka betah menjalankan tugas kemanusiaan di Pirngadi. Ini soal kualitas layanan publik,” ujarnya.
Mereka mendesak Dirut Mardohar Tambunan bekerja profesional, menggenjot PAD, memperbaiki mutu, serta mengoptimalkan rujukan. Jika tidak, bukan hanya pasien yang hilang, tetapi kredibilitas BLUD ikut terancam.
Rapat berakhir dengan catatan merah: evaluasi ketat tiga bulan ke depan. Apakah Pirngadi bangkit atau terus tertatih? Waktu yang akan menjawab.
Pantau terus perkembangan RS Pirngadi hanya di sini. Bagikan agar publik tahu kondisi layanan kesehatan kita! (FD)