Metro  

Sumut Jadi Tuan Rumah! Perkuat Dampak Informasi Publik dengan Standardisasi Konten

Kepala Diskominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, saat memberikan sambutan dalam Bimtek Kebijakan Standardisasi Konten di Hotel Four Points Medan. (Diskominfo Sumut)
Kepala Diskominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, saat memberikan sambutan dalam Bimtek Kebijakan Standardisasi Konten di Hotel Four Points Medan. (Diskominfo Sumut)

MEDAN – Untuk memastikan informasi pemerintah sampai ke masyarakat dengan akurat, seragam, dan mudah dipahami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh penerapan standardisasi konten komunikasi publik.

Langkah strategis ini digagas agar pesan pembangunan dan program prioritas nasional benar-benar berdampak dan tidak tumpang tindih.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Standardisasi Konten Program Prioritas Nasional Wilayah Barat di Hotel Four Points Medan, Selasa (11/11/2025).

“Pemerintah daerah punya peran kunci menyebarluaskan program prioritas nasional. Untuk itu, kita butuh standardisasi konten agar informasi yang disebar tidak salah arah dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Erwin.

BACA JUGA  Di Balik Percepatan Pembangunan, Ada Pengawalan Hukum yang Tak Terlihat

Erwin juga mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) yang memilih Sumut sebagai tuan rumah penyelenggaraan Bimtek untuk wilayah barat Indonesia. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pakar, seperti:

· Nursodik Gunarjo (Direktur Informasi Publik Kementerian KOMDIGI)
· Mulyani (Ketua Tim Penyusun Kebijakan Standardisasi Informasi Publik)
· Ira Mirawati (Akademisi Unpad & Praktisi Media Sosial)
· Irwansyah (Akademisi Universitas Indonesia)

BACA JUGA  Revitalisasi Pendidikan Sumut Terhambat Masalah Lahan? Bobby Nasution Ungkap Solusi Jitu

Membangun Komunikasi yang Lebih Efektif dan Terpercaya

Dalam sambutannya, Direktur Informasi Publik Kementerian KOMDIGI, Nursodik Gunarjo, menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada cara informasi tersebut dikomunikasikan.

“Kebijakan standardisasi konten adalah langkah strategis. Ini akan memastikan keseragaman makna, akurasi data, dan integritas narasi pembangunan,” jelas Nursodik.

Kebijakan ini telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024, yang mengatur standar kelayakan dalam penyusunan konten. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan dapat menghindari misinformasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

BACA JUGA  Gubernur Bobby Gandeng HKBP Sumut Perangi Narkoba dan Jud1 Online, Siap Sukseskan Paskah Raya 2025

“Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan komunikasi publik yang efektif, inklusif, dan mendukung Indonesia Maju: Digital Kuat, Rakyat Hebat,” pungkas Erwin menutup kegiatan. (Rel)