Bansos Melenceng Parah! Fraksi PDIP Medan Desak Wali Kota: Warga Miskin Nihil, Orang Kaya Malah Dapat
MEDAN – Lagi-lagi persoalan klasik bantuan sosial (bansos) menjadi bahan panas di DPRD Kota Medan. Fraksi PDI Perjuangan secara frontal mendesak Wali Kota Medan untuk bertindak tegas menyikapi gelombang keluhan warga yang mengaku dizalimi oleh data bansos yang kacau balau.
Pasalnya, masih banyak warga miskin di kota ini yang tak pernah sekalipun menyentuh bansos, sementara keluarga berkecukupan justru rutin menerima jatah dari negara.
“Kami menerima laporan, warga masyarakat yang tergolong miskin tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun Kota Medan. Sementara warga dari golongan keluarga mampu justru mendapatkan bantuan,” tegas Juru Bicara Fraksi PDIP, Johannes Haratua Hutagalung, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (6/4/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Zulkarnae SKM dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Plt Sekwan Erisda Hitasoit dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak SH ini juga memfasilitasi seluruh OPD Pemko Medan.
Johannes mengungkapkan, keluhan serupa selalu muncul setiap kali para wakil rakyat turun dalam masa reses maupun sosialisasi peraturan daerah.
Baca Juga : Medan Darurat Kemiskinan! Zulkarnaen Desak Pusat Tambah Kuota Bansos
“Warga bertanya-tanya, mengapa tetangganya yang punya mobil mewah malah dapat sembako, sementara mereka yang makan saja susah tidak pernah terdaftar?” ujarnya dengan nada prihatin.
Akar Masalah: Dinsos Tak Serius Verifikasi Data
Menurut Fraksi PDIP, penyebab utama kebocoran bansos ini adalah ketidakseriusan Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan verifikasi dan pemutakhiran data. Bahkan, prosedur baku sering diabaikan.
“Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Wali Kota Medan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendataan ulang yang benar-benar dari keluarga miskin dan belum pernah mendapatkan bantuan. Mohon ini menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti,” papar Johannes di hadapan para anggota dewan dan pejabat kota.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyoroti rencana perubahan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan.
Fraksi pendukung pemerintah ini menyatakan dukungan penuh atas pembahasan Ranperda melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) dengan melibatkan stakeholder terkait.
Johannes berharap perubahan perda ini memperkuat fasilitas kesehatan primer agar lebih mandiri, sementara rumah sakit dirancang lebih efisien dalam layanan rujukan.
“Masyarakat tidak hanya mendapat layanan kesehatan yang lebih cepat dan terjangkau, tetapi juga lebih berkualitas. Digitalisasi layanan kesehatan menjadi kunci keberhasilan transformasi ini,” ungkapnya.
Kebijakan ini juga akan mengubah rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, sehingga setiap RS mampu melayani kebutuhan kesehatan secara komprehensif.
Warga Menanti Aksi Nyata
Warga Medan kini hanya bisa berharap Wali Kota tidak tinggal diam. Akankah data bansos dibenahi total? Atau keluhan hanya jadi konsumsi politik semata? Satu yang pasti: jika tidak segera ditindaklanjuti, kemarahan warga miskin yang terus terabaikan bisa meledak kapan saja.
Pantau terus perkembangan terbaru hanya di sini! Jangan lupa bagikan artikel ini agar bansos benar-benar tepat sasaran. (FD)