Genjot PAD Lewat Creative Financing, Pemprov Sumut Pamerkan Inovasi Pajak & Optimalisasi Aset ke Kemendagri: Dari QRIS Malam Hari hingga Gebyar Hadiah Utama!
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tak mau sekadar jadi “tukang ngatur” anggaran. Mereka kini bertransformasi jadi entrepreneur government yang jemput bola lewat skema creative financing.
Konsep ini langsung dipaparkan di hadapan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam ajang Penilaian Pemerintah Daerah Berprestasi, Rabu (22/4/2026).
Wakil Gubernur Sumut, Surya, membeberkan sejumlah terobosan yang bikin wajib pajak dan mitra bisnis daerah makin betah. Pertama: digitalisasi total pajak kendaraan. Masyarakat urban kini bisa bayar PKB lewat smartphone kapan saja. Ada layanan pembayaran malam hari dan QRIS.
“Ini dukungan nyata kami untuk transaksi non-tunai yang modern dan akuntabel,” tegas Surya di Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
Tak cukup sampai di situ, Pemprov Sumut meluncurkan Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026. Program undian berhadiah ini digelar tiap triwulan, plus grand prize akhir tahun. Targetnya, mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Siapa pun pemilik kendaraan terdaftar di Polda Sumut berpeluang jadi pemenang.
Kedua: optimalisasi aset menganggur (idle). Dari 114 persil tanah dan bangunan yang tak produktif, Pemprov sukses menggenjot PAD Triwulan I 2026 hingga Rp560.344.910.
Caranya? Melibatkan swasta dan masyarakat secara transparan lewat inovasi SIP-BMD (sistem berbasis web di pemanfaatanbmd.sumutprov.go.id). Mitra bisa daftar, ikut lelang sewa aset secara daring, kompetitif, dan terbuka.
Ketiga: tata kelola keuangan juara. Pemprov Sumut telah mengimplementasikan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) secara penuh sesuai Permendagri 70/2019.
Hasilnya? Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut sejak 2014-2024. Bahkan, belanja daerah kini pakai Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Cash Management System (CMS). Transparan, efisien, bebas KKN.
Meski begitu, Kemendagri lewat Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, memberi tantangan tambahan. Ia meminta Pemprov Sumut serius menangani BUMD yang tidak sehat.
“Kaji ulang, apakah akan di-merger atau diberikan inovasi bisnis. Jangan terus bergantung pada suntikan modal pemerintah,” tegasnya.
Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri, R. Gani Muhamad, juga mendorong kolaborasi swasta-pemda yang saling menguntungkan.
“Pertemuan ini momentum lahirkan kreativitas cari sumber pembiayaan baru demi percepatan pembangunan Sumut,” pungkasnya.
Pemprov Sumut serius mengubah wajah keuangan daerah. Dari PKB digital, Gebyar Pajak, hingga lelang aset online.
Kini giliran Anda, warga Sumut, ikut jadi bagian dari revolusi PAD ini. Bayar pajak tepat waktu, manfaatkan layanan digital, dan pantau terus program-program inovatifnya. Karena masa depan Sumut yang maju, transparan, dan sejahtera dimulai dari langkah kecil kita hari ini. (Rel)