MEDAN — Kritik Ahmad Afandi Harahap terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Irsan Idris Nasution bukan sekadar soal lampu jalan padam.
Politikus muda Partai Demokrat itu menyoroti keadilan layanan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di 21 kecamatan dan 151 kelurahan.
Ia menilai perbaikan LPJ terlalu terpusat di satu kecamatan, sementara pengaduan warga wilayah lain harus antre. Dalam logika pelayanan publik, ini pertanyaan besar: mengapa hak atas penerangan jalan—yang menyangkut keselamatan, keamanan, dan mobilitas malam—menjadi tidak setara?
Afandi meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap mengevaluasi perencanaan serta pemerataan personel Dishub.
Ia juga mempertanyakan perubahan sistem layanan, termasuk nasib UPT di sejumlah kecamatan yang sebelumnya mempercepat respons warga.
Menurutnya, solusi tak selalu tambah personel atau anggaran; optimalisasi koordinasi, pembagian wilayah kerja, skala prioritas, dan target waktu penyelesaian bisa jadi kunci.
“Bayangkan, 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Kalau perbaikan hanya difokuskan di satu kecamatan, bagaimana warga lain? Mereka menunggu antrean cukup lama,” tegas Afandi.
Ia menilai pola itu menunjukkan lemahnya perencanaan dan pembagian tugas personel. Pelayanan LPJ seharusnya berbasis urgensi, ketersediaan petugas, dan pemerataan wilayah, bukan konsentrasi kerja yang membuat warga tertentu lebih lama menunggu.
Afandi meminta Kadishub menjelaskan mekanisme pendataan kerusakan, penerimaan pengaduan, prioritas, wilayah kerja petugas, hingga target penyelesaian.
Evaluasi Wali Kota dinilai penting agar visi-misi pelayanan terbaik tidak mandek di tingkat OPD. Masyarakat, katanya, tidak boleh menanggung beban birokrasi internal.
“Jangan sampai warga yang mengeluh lampu padam menunggu terlalu lama karena sistem kerja kurang efektif,” pungkasnya.
Kritik ini menjadi ujian transparansi apakah Dishub Medan mampu membuktikan layanan LPJ adil, cepat, dan terukur?
Publik menunggu langkah Rico Waas. Bukan hanya evaluasi administratif, tetapi perbaikan nyata agar terangnya Kota Medan tak ditentukan oleh alamat warga. (FD)
