Metro  

Jalan Rusak 14 Km di Dolok Batu Nanggar Disorot, Pemkab Simalungun Siapkan Empat Langkah Penanganan

Ilustrasi
Ilustrasi

SIMALUNGUN – Kerusakan ruas jalan Dolok Tenera–Dolok Ilir II di Kecamatan Dolok Batu Nanggar yang mengganggu aktivitas warga, termasuk akses anak-anak menuju sekolah, menjadi perhatian Pemkab Simalungun.

Pemerintah daerah bersama PTPN IV dan pemerintah nagori menyepakati empat langkah penanganan, mulai dari pemetaan status jalan hingga perbaikan darurat melalui gotong royong.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Camat Dolok Batu Nanggar, Jumat (30/10/2026).

 

Ruas jalan yang melintasi areal perkebunan PTPN IV Kebun Dolok Ilir itu mengalami kerusakan cukup parah. Persoalan status dan kewenangan pengelolaan jalan menjadi salah satu hal yang harus dipastikan sebelum perbaikan dilakukan.

 

Sekda Mixnon menegaskan, penanganan tidak boleh berhenti pada pembahasan. Pemerintah daerah perlu memastikan kewenangan setiap pihak sekaligus mencari langkah yang bisa segera dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan terhadap masyarakat.

BACA JUGA  Geger di Balik Gang Jamu: Polisi Grebek "Home Industry" Narkoba di Kabanjahe, 8 Pengguna Diamankan!

 

“Permasalahan ini harus kita tindak lanjuti bersama. Kita perlu memastikan terlebih dahulu status setiap ruas jalan agar penanganannya tepat sasaran dan sesuai kewenangan. Untuk langkah jangka pendek, kita juga harus mencari solusi yang bisa segera dilakukan demi membantu kelancaran aktivitas masyarakat,” tegas Mixnon.

 

Dari rapat tersebut, empat langkah disepakati. Pertama, melakukan identifikasi dan pemetaan ruas jalan sepanjang sekitar 14 kilometer untuk memastikan bagian yang berada dalam areal hak guna usaha (HGU) PTPN IV, jalan kabupaten, maupun jalan desa atau nagori.

 

Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) diminta menyiapkan usulan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten agar dapat dimasukkan dalam anggaran 2027 melalui mekanisme perencanaan daerah.

 

Ketiga, para pangulu nagori diminta memprioritaskan usulan perbaikan jalan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV Regional II Tahun 2027.

BACA JUGA  Bupati Simalungun Hadiri HLM TPID Sumut, Inflasi Jelang Ramadan Jadi Fokus

 

Keempat, Camat Dolok Batu Nanggar diminta membentuk dan memimpin tim peninjauan lapangan untuk menentukan titik kerusakan paling mendesak yang dapat ditangani sementara melalui gotong royong.

 

Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, mengapresiasi keterlibatan langsung Sekda dalam membahas persoalan tersebut. Ia berharap arahan pemerintah kabupaten dapat memperjelas pembagian tanggung jawab sehingga penanganan jalan tidak berlarut-larut.

 

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Sekda yang telah hadir langsung untuk memimpin rapat koordinasi ini. Kami sangat mengharapkan arahan dan bimbingan agar permasalahan jalan ini dapat ditangani secara terarah melalui kerja sama seluruh pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

 

Sementara itu, Manajer Unit PTPN IV Kebun Dolok Ilir, Arfi Damayanti, menyatakan kesiapan perusahaan untuk berkoordinasi dan bersinergi mencari solusi atas kerusakan jalan tersebut. Keterlibatan PTPN IV diharapkan dapat disesuaikan dengan status jalan, kewenangan, dan mekanisme yang berlaku.

BACA JUGA  Gema Kolaborasi di Gedung Dewan : Wali Kota Rico dan DPRD Medan Sepakati Peta Jalan Hukum 2026!

 

Empat langkah tersebut menjadi dasar penanganan jangka pendek dan perencanaan perbaikan permanen. Pemkab Simalungun mengharapkan seluruh pihak segera menjalankan kesepakatan sesuai tanggung jawab masing-masing agar kerusakan jalan tidak terus menghambat mobilitas dan keselamatan warga.

 

Rapat turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora Hutasoit, Staf Ahli Bidang Administrasi Umum Mudahalam Purba, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Albert R. Saragih, Kepala Dinas PUTR Hotbinson Damanik, Kepala BPBD Budiman Silalahi, unsur Forkopimca, serta para pangulu dari lima nagori. (RS)