MEDAN – Sebuah angin segar bagi warga Sumatera Utara (Sumut) berembus kencang. Wakil Menteri PANRB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, mengambil langkah strategis dengan mendorong percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota.
Bukan sekadar proyek infrastruktur, ini adalah misi besar mendekatkan negara ke tengah masyarakat.
Tiga daerah pun ditargetkan segera diresmikan tahun ini, menjadi pionir bagi daerah lain.
Dalam kunjungan kerjanya di Medan, Kamis (12/11/2026), Purwadi menegaskan bahwa MPP adalah wujud nyata kehadiran pemerintah.
“Ini menjadi spirit baru untuk yang lain agar yang belum segera membuat. Pelayanan masyarakat semakin dekat, terintegrasi, dan semua birokrasi bisa melayani mereka sepenuh hati,” ujarnya di hadapan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan para kepala daerah.
Yang membedakan langkah ini dari sekadar seremonial adalah penekanan pada esensi, bukan sekadar bentuk. Gubernur Bobby Nasution memberikan pandangan pragmatis yang patut diapresiasi.
Ia menegaskan, pembangunan MPP tak harus seragam atau bermewah-mewah. “Tidak harus gedungnya cantik sekali. Yang penting pelayanannya memadai. Masyarakat yang datang, permasalahannya benar-benar bisa selesai. Itu yang paling penting,” tegas Bobby.
Pernyataan ini menjadi kunci. Pemprov Sumut akan menginventarisasi aset pemerintah daerah yang layak pakai.
Alih-alih membangun dari nol, pemanfaatan bangunan eksisting menjadi strategi cerdas untuk efisiensi anggaran dan percepatan realisasi. Ini adalah terobosan yang jarang disorot media lain: fokus pada fungsi, bukan gengsi.
Namun, Wamendagri Purwadi juga menyoroti aspek krusial lainnya: kesiapsiagaan bencana. Ia mengingatkan, birokrasi harus tanggap dan memiliki SOP yang jelas.
“Pelayanan publik juga harus tetap berjalan dalam masa pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa MPP bukan hanya untuk urusan administrasi sehari-hari, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam situasi darurat.
Dengan tiga daerah yang segera diresmikan, Sumut bergerak cepat menuju pelayanan publik yang terintegrasi. Langkah ini bukan hanya tentang membangun gedung, tetapi membangun kepercayaan.
Masyarakat kini menanti bukti nyata apakah MPP akan menjadi solusi satu atap yang benar-benar memudahkan, atau justru sekadar gedung baru yang kosong?
Sumut memilih jalan fungsional. Kini, bola ada di tangan daerah untuk membuktikan komitmennya. (FD)
