Bobby Nasution Dorong 4 Skema Dahsyat Satukan Ekonomi 10 Provinsi Se-Sumatera
MEDAN — Pulau Sumatera selama ini dikenal sebagai lumbung komoditas nasional. Tapi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, punya pandangan berbeda: potensi saja tidak cukup. Yang hilang adalah koneksi.
Di sela Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang merupakan rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026), Bobby melontarkan gagasan yang mengubah cara pandang pembangunan ekonomi kawasan.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatera. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” tegas Bobby.
4 Skema yang Ditawarkan Bobby Nasution
1. Hilirisasi Komoditas: Dari Bahan Mentah Jadi Produk Jadi
Sumatera saat ini masih terjebak sebagai pemasok bahan baku. Padahal, kelapa sawit di Sumut saja baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan—masih sangat jauh dari potensi maksimal. Bobby mendorong integrasi rantai nilai komoditas unggulan dari hulu ke hilir di seluruh 10 provinsi.
Karet (75% produksi nasional), kopi (74%), dan kelapa sawit (55%+) harus diolah di dalam negeri, bukan sekadar diekspor mentah.
2. Jalur Kereta Logistik: Menghubungkan Aceh-Sumut-Sumbar
Bobby mengungkap fakta mencengangkan: biaya logistik menyumbang 30% terhadap harga komoditas di Sumatera. Karena itu, ia mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca Juga : Pemko Medan & Bank Sumut Bersatu, Layanan Publik Makin Canggih dan Ekonomi Makin Kuat
Dengan konektivitas ini, hasil bumi bisa dipusatkan dan diekspor melalui jalur internasional memanfaatkan Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar raksasa China dan India.
3. BUMD Gabungan ala Danantara
Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek nyata, bukan sekadar wacana. Bobby mengusulkan pembentukan BUMD gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan—mirip dengan konsep Danantara di tingkat nasional.
Selain itu, ia juga mendorong sindikasi delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari 10 provinsi untuk menggerakkan pembiayaan bersama.
4. Stabilisasi Pangan dan Swasembada
Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis. Bobby mencontohkan langkah nyata Pemprov Sumut yang telah membangun gudang penyangga (buffer stock) di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan.
“Harusnya di beberapa daerah terluar memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” ujar Bobby.
Data Bobby menunjukkan alasan kuat di balik gagasannya:
· Triwulan I 2026: Sumatera berkontribusi 22,08% terhadap PDB nasional atau Rp1.361 triliun.
· Semester I 2026: Kontribusi melonjak menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.
· Penduduk: Sumatera menyumbang 21,9% dari total penduduk Indonesia.
· Komoditas unggulan Sumatera menguasai produksi nasional: karet 75%, kopi 74%, kelapa sawit 55%+.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan sepakat penuh dengan usulan Bobby dan berharap kerja sama ini terus berlanjut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir juga memberikan apresiasi terhadap inisiasi pertemuan 10 gubernur se-Sumatera ini.
Sumatera bukan lagi sekadar pemasok komoditas. Dengan 4 skema ini, Pulau Emas siap menjadi kekuatan ekonomi global. (Rel)