Metro  

Mangkir RDP, DPRD Medan: PT Samakta Indo Mandiri Lecehkan Lembaga Dewan!

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan PHK sepihak dan tunggakan gaji karyawan di salah satu perusahaan biro jasa. (Ist)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan PHK sepihak dan tunggakan gaji karyawan di salah satu perusahaan biro jasa. (Ist)

MEDAN — Manajemen PT Samakta Indo Mandiri kembali menuai sorotan tajam. Perusahaan yang bergerak di bidang biro jasa ketenagakerjaan ini dituding melecehkan lembaga DPRD Kota Medan setelah mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan PHK sepihak dan tunggakan gaji karyawan, Selasa (17/11/2026).

Ketidakhadiran pihak perusahaan membuat agenda RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, bersama Anggota Komisi II Janses Simbolon, terpaksa ditunda. Kekesalan pun tak terbendung.

“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses Simbolon dengan nada keras.

BACA JUGA  Sebanyak 386 Bunda PAUD Nagori dan 27 Kelurahan Ikuti Sosialisasi Peningkatan Layanan PAUD di Simalungun

Senada, Modesta Marpaung menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam. “Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari aduan seorang karyawan bernama Gio Doni. Ia mulai bekerja pada 2025 melalui biro jasa PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di Marelan Pasar 3 Timur.

Baca Juga : DPRD Medan Dorong Perda Kemiskinan Jadi Motor Kemandirian Warga

Gio kemudian ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba Lestari, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 — total 9 bulan pengabdian.

BACA JUGA  Gagal Total! Godfried PSI Beberkan 5 Fakta Pahit Kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas

Ironisnya, sejak April 2025 Gio mengaku tak pernah menerima sepeser pun gaji. Ia juga tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Namun pada Oktober 2026, ia justru mendapati dirinya telah dipecat secara sepihak.

“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegas Janses.

Komisi II DPRD Medan memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Perusahaan diminta tidak bersembunyi di balik ketidakhadiran dan mengabaikan hak-hak pekerja. RDP lanjutan akan dijadwalkan dengan menghadirkan perusahaan serta instansi terkait, termasuk Dinas Ketenagakerjaan.

BACA JUGA  Uang Rakyat Dihitung Matematis! Ini Cara Baru Pemko Medan Mengawal Anggaran Biar Tepat Sasaran

Kasus ini menjadi alarm bagi praktik ketenagakerjaan di Kota Medan. Publik menanti: akankah PT Samakta Indo Mandiri hadir dan bertanggung jawab, atau terus menghindar dari panggilan dewan? (FD)