Gagal Total! Godfried PSI Beberkan 5 Fakta Pahit Kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas
MEDAN – Kritik pedas kembali dilontarkan Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, kepada kinerja Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026, Godfried menilai kepemimpinan Rico Waas selama ini gagal total dan tak menunjukkan satu pun terobosan berarti.
Godfried mengungkapkan, pemerintah pusat sempat melakukan efisiensi dana transfer ke daerah (TKD).
Namun Kota Medan mendapat pengembalian dana sekitar Rp599 miliar karena masuk kategori daerah terdampak bencana banjir. Dana itu kemudian dialokasikan ke organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun ironisnya, di tengah tambahan dana tersebut, target pendapatan daerah P-APBD 2026 justru turun hampir Rp300 miliar.
Bahkan target pendapatan dari pajak restoran, pajak hiburan, dan PBB disebut berkurang hingga Rp344 miliar pada 2026, padahal di 2027 naik lagi.
“Di 2026 ini berkurang Rp344 miliar. Namun di 2027 naik lagi seperti semula. Kenapa terjadi demikian?” tanya Godfried mempertanyakan dasar proyeksi pemerintah.
Godfried menyoroti pertumbuhan usaha kuliner dan perhotelan di Medan yang terus meningkat. Namun ia menilai masih ada kebocoran pajak restoran akibat sistem transaksi yang belum digitalisasi optimal.
“Di Medan ini sudah banyak tumbuh warkop, restoran juga banyak, hotel juga bagus. Hotel-hotel besar memang tidak ada penghuni, tapi ada OYO, RedDoorz yang penuh semua,” ujarnya.
Ia meminta Pemko Medan segera menerapkan digitalisasi sistem perpajakan restoran dengan tapping box agar penerimaan pajak lebih transparan dan terhindar dari praktik manipulasi petugas.
Godfried membandingkan kondisi Medan saat ini dengan periode kepemimpinan wali kota sebelumnya, mulai dari Abdillah, Syamsul Arifin, Rahudman Harahap, Dzulmi Eldin, hingga Bobby Nasution.
Menurutnya, di era para pendahulu masih ada perubahan nyata, sementara di era Rico Waas kota begini-begini saja.
“Kalau kita bandingkan dengan wali kota sebelumnya, masih ada perubahan. Ini mana perubahan? Kota begini-begini saja. Dia hanya memelihara yang lama saja,” tegasnya.
Godfried menyoroti tiga sektor dasar yang harus menjadi prioritas: administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
Ia meminta pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga didekatkan ke kecamatan, bukan dipusatkan di Disdukcapil yang setiap hari dikunjungi 2.000–3.000 orang.
“Orang datang dari Medan Marelan ke Disdukcapil, ongkosnya, makannya, uang dari mana? Kembalikan saja ke kecamatan,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, ia menyebut anggaran pendidikan 20 persen dari Rp7,1 triliun (sekitar Rp1,4 triliun) seharusnya cukup untuk menggratiskan biaya TK, SD, SMP, dan PAUD.
Godfried menutup kritiknya dengan pernyataan tegas: “Jadi wajah Medan ini sebetulnya wajah wali kota. Administrasi kependudukan itu wajahnya. Kesehatan, pendidikan, itu saja dibenahi, selesai Medan ini”.
Ia menegaskan kritik ini sebagai bentuk evaluasi, bukan kebencian pribadi. “Yang kita harapkan adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya program yang bersifat seremonial,” tuturnya. (FD)