MEDAN — Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang membahas jawaban fraksi-fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Ranperda inisiatif DPRD tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (26/10/2026).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Sri Rezeki, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra. Hadir Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah.
Yang menarik, pembahasan ini tidak berhenti pada teknis pasal. Fraksi Gerindra menegaskan bansos saja tidak cukup. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Tia Ayu Anggraini menyebut kemiskinan terkait keterbatasan akses kerja, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, keterampilan, dan modal usaha. Karena itu, perubahan Perda harus berdampak nyata.
“Jangan perubahan Perda hanya menghasilkan perubahan pasal, tetapi tidak menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat miskin,” tegasnya.
Tia mendorong data penerima manfaat diperkuat lewat pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran, plus saluran pengaduan.
Pesannya keras jangan sampai warga benar-benar miskin tak terdata, sementara warga tak lagi memenuhi kriteria tetap tercatat.
“Jangan sampai data yang salah melahirkan kebijakan yang salah sasaran,” ujarnya.
Gerindra juga ingin bansos terintegrasi dengan pelatihan, penempatan kerja, pengembangan UMKM, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan.
Fraksi NasDem melalui Faisal Arbie menyambut baik ekosistem penanggulangan kemiskinan yang produktif, inklusif, kolaboratif, berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi kemandirian.
Fokus pasca-Perda bukan banyaknya bansos, melainkan peningkatan pendapatan keluarga, lapangan kerja, UMKM naik kelas, perlindungan pekerja, kesempatan kerja disabilitas, dan keluarga yang keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Fraksi PDI Perjuangan via Johannes Haratua Hutagalung mendorong pembentukan pansus agar Ranperda segera dibahas lebih efektif dan tepat sasaran.
Perubahan Perda harus melahirkan kebijakan konkret, bukan sekadar menjadikan warga miskin penerima bansos, tetapi mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Paripurna ini menjadi sinyal Perda Kemiskinan Medan diuji, bukan hanya dari pasal, tapi dari nasib warga setelahnya. (FD)
