MEDAN – Angka 5,61% bukan sekadar statistik. Itulah keputusan final Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi Rp3.410.000 atau bertambah Rp181.000 dari tahun sebelumnya.
Keputusan ini diambil usai rapat tertutup bersama Dewan Pengupahan Provinsi di Kantor Gubernur, Jumat (20/11/2026).
“Tadi rapatnya selesai. Kenaikan 5,61 persen atau menjadi Rp3.410.000. Teknisnya tanyakan ke Dewan Pengupahan,” ujar Bobby singkat, namun sarat makna.
Kenaikan ini bukan tanpa dasar. Pemerintah Provinsi Sumut merujuk pada UU No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, PP No. 49 Tahun 2025 (perubahan kedua PP 36/2021 tentang Pengupahan), serta Surat Edaran Menaker No. B-M/209/HI.01.00/XI/2026 perihal data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Prosesnya panjang melibatkan Aspindo Sumut, Kadin, Serikat Pekerja, dan pemerintah dalam kajian mendalam.
Baca Juga : Bukan Sulap, Ini Strategi Nyata Bobby Nasution Lumpuhkan Inflasi Sumut ke 2,71 Persen
Media lain mungkin hanya melaporkan angka. Tapi di balik Rp3,41 juta, ada pesan strategis. Bobby menegaskan ini adalah kebijakan terbaik bagi semua pihak. Artinya, kenaikan ini dirancang untuk menjaga daya beli buruh tanpa mematikan iklim usaha. Inilah titik keseimbangan yang sering luput dari sorotan.
Yang lebih krusial, Gubernur langsung menginstruksikan seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut untuk segera mengirim rekomendasi UMK dan UMSK 2027 paling lambat 25 November 2026.
Tenggat ini krusial jika terlambat, potensi gejolak upah di daerah bisa melebar. Bobby ingin memastikan UMP menjadi acuan tunggal, bukan bahan perdebatan panjang.
Dengan UMP 2027 sebesar Rp3,41 juta, pekerja di sektor formal Sumut punya dasar hukum lebih kuat menolak upah di bawah standar.
Namun, UMKM dan sektor padat karya perlu waspada kenaikan ini menuntut efisiensi dan inovasi. Pemerintah diminta menyiapkan insentif bagi industri kecil agar tak kolaps.
UMP Sumut 2027 naik 5,61%. Angkanya Rp3.410.000. Tapi nilai sebenarnya ada pada keberanian menyeimbangkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha.
Bobby Nasution telah melempar bola. Kini, para bupati dan wali kota yang harus berlari mengejar tenggat 25 November. Bagaimana nasib buruh dan pengusaha Sumut ke depan? Semua mata tertuju pada implementasi di lapangan. (FD)






