MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas menanggapi keluhan puluhan driver ojek online (ojol) dengan menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan khusus untuk menyoroti masalah ketidakadilan tarif dan perlindungan keselamatan pekerja.
Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi setelah aksi unjuk rasa yang sebelumnya berakhir bentrokan.
Inisiatif ini disampaikan Bobby langsung setelah menerima aspirasi dari Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS) bersama Aliansi Solidaritas Driver Medan (SDM) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (3/10/2025).
Keluhan Driver: Dari Tarif Murah hingga Eksploitasi Aplikator
Dalam pertemuan yang dihadiri driver dari berbagai platform termasuk Maxim, Shopee, Grab, Indrive, dan Gojek tersebut, sejumlah masalah krusial diungkapkan :
· Praktik tarif tidak adil – Penerapan argo murah yang memicu perang tarif antar platform
· Minimnya jaminan keselamatan – Belum ada kepastian hukum mengenai perlindungan kerja
· Program aplikator memberatkan – Driver dipaksa mengikuti berbagai program yang merugikan
· Eksploitasi oleh aplikator – Sistem dianggap lebih menguntungkan perusahaan daripada driver
Ketua Umum GODAMS, Agam Zubir, menegaskan pertemuan ini bertujuan mencari solusi konkret atas persoalan yang selama ini membelit para driver.
“Harapannya setelah pertemuan ini bisa mencari satu formula atau solusi praktek kecurangan yang banyak merugikan dirasakan para driver ojol. Bukan hanya itu, para driver ojol juga dihadapkan dengan perang tarif,” tegas Agam.
Para driver menuntut pemberlakuan batas tarif Rp2.000 sampai Rp 2.500 per kilometer benar-benar diimplementasikan tanpa embel-embel program tambahan yang memberatkan. Mereka berharap Sumut bisa menjadi pelopor penyelamatan nasib pekerja ojol yang kerap dieksploitasi aplikator.
Tanggap Cepat Pemprov: Satgas Beri Rekomendasi dalam Seminggu
Menanggapi langsung keluhan tersebut, Bobby Nasution tidak hanya mendengar tetapi segera menginisiasi aksi nyata. Sebagai langkah konkret, ia membentuk Satgas Pengawasan Pelaksanaan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi di Sumut.
“Kami minta ke satgas tolong keluhan seperti ini diterbitkan rekomendasi ke Pemprov. Dibuat kajiannya. Jadi, setelah ini selama seminggu satgas akan mengeluarkan rekomendasi untuk Gubernur Sumut. Dalam waktu seminggu kami terima, kami akan keluarkan kebijakan untuk hasil dari rekomendasi tersebut,” tegas Bobby .
Satgas yang diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut ini akan menghasilkan rekomendasi yang bisa berupa Peraturan Gubernur atau kebijakan khusus untuk meringankan beban driver ojol.
Konteks Lebih Luas: Dari Aksi Ricuh hingga Kepedulian Gubernur
Langkah responsif Bobby Nasution ini penting dilihat dalam konteks beberapa perkembangan terkini:
· Aksi unjuk rasa sebelumnya yang berakhir ricuh di Medan dengan peserta didominasi pengemudi ojol yang menuntut keadilan atas kematian seorang driver ojol di Jakarta .
· Tragedi berdarah di Makassar dimana seorang driver ojol tewas dikeroyok massa dalam aksi unjuk rasa .
· Kepedulian Bobby sebelumnya terhadap driver ojol tercermin dari pembagian ratusan paket sembako kepada pengemudi ojol di Medan akhir Agustus lalu.
Sebagai Gubernur Sumut yang menjabat sejak Februari 2025 dan mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo yang kerap mengambil langkah-langkah populis dalam pemerintahannya.
Dengan komitmen penyelesaian dalam waktu seminggu, langkah konkret Pemprov Sumut di bawah Bobby Nasution ini dinanti sebagai terobosan mengatasi masalah sistematis yang dihadapi ribuan driver ojol di Sumatera Utara. (Rel)