JAKARTA – Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan para kepala daerah se-Sumatera Utara menghadiri pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Muruarar Sirait, Selasa (1/7/2025), di Wisma Mandiri, Jakarta.
Pertemuan ini membahas implementasi Program 3 Juta Rumah, khususnya alokasi 15.000 unit rumah subsidi melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Sumut.
Program tersebut merupakan bagian dari target nasional 350.000 unit rumah subsidi tahun 2025, sekaligus rekor tertinggi sejak program diluncurkan. Untuk tahun 2026, Menteri PKP bahkan mengusulkan penambahan hingga 500.000 unit rumah subsidi serta renovasi 2 juta rumah tidak layak huni.
“Peran kepala daerah sangat penting dalam menyukseskan program ini. Jangan hanya menyasar ASN dan pekerja formal, tapi juga masyarakat non-formal seperti tukang becak, pedagang, dan pekerja harian lainnya,” tegas Muruarar Sirait.
Menindaklanjuti kebijakan ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambut baik alokasi 15.000 unit rumah subsidi dan menginisiasi pembentukan tim monitoring dan evaluasi, serta memastikan keterlibatan Bank Sumut sebagai penyalur KPR FLPP.
Sebagai bentuk komitmen, Bank Sumut memberikan fasilitas bebas biaya provisi, notaris, dan administrasi untuk KPR subsidi tersebut.
Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Sumut, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, disaksikan oleh Kepala BPS.
Langkah ini menandai sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat distribusi rumah subsidi, meringankan beban masyarakat, serta memperluas jangkauan program ke masyarakat sektor informal.
(RS)