MEDAN – Kemacetan dan parkir liar di Kota Medan seakan tak ada obatnya. Kini, DPRD Medan angkat bicara dengan nada keras!
Mereka mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk serius memberantas parkir liar dengan mengoptimalkan Tim Cakrawala dan Buser Parkir. Jangan setengah-setengah, apalagi cuma jadi formalitas!
Anggota DPRD Medan dari Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor, memberi dukungan penuh terhadap tim tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini harus berbuah nyata, bukan sekadar wacana atau operasi dadakan yang tak berkelanjutan.
“Tim ini harus benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar seragam dan plang nama. Mereka harus mampu mengurai kemacetan dan menertibkan parkir liar yang selama ini meresahkan warga,” ujar Antonius, tegas, beberapa waktu lalu.
Menurut politisi yang kerap blak-blakan ini, keberadaan Tim Cakrawala dan Buser Parkir sejatinya adalah jawaban atas masalah klasik Kota Medan.
Mulai dari kemacetan kronis, parkir sembarangan di bahu jalan hingga trotoar, hingga praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir ilegal. Semua ini tak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menghambat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Parkir liar dan pungli itu dua sisi mata uang yang sama. Jika dibiarkan, uang daerah yang seharusnya masuk kas kota justru mengalir ke kantong oknum. Ini harus dituntaskan,” tegasnya.
Antonius juga menyoroti dugaan praktik pungli yang kerap terjadi di titik-titik strategis seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hingga kawasan pendidikan. Menurutnya, tanpa penertiban yang masif, Medan akan terus terjebak dalam lingkaran kemacetan dan kebocoran PAD.
Ia pun mengingatkan bahwa Tim Cakrawala tidak bisa bekerja maksimal jika hanya bermodal semangat. Dukungan sarana dan prasarana menjadi kunci utama. Mulai dari kendaraan operasional, kamera bodycam, hingga sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Tanpa itu, kinerja tim di lapangan bakal tumpul.
“Jangan harap tim ini efektif kalau cuma diberi anggaran pas-pasan. Mereka butuh mobil, motor, dan alat komunikasi yang mumpuni. Kalau perlu, insentif yang layak untuk petugas lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meminta tim tersebut lebih responsif terhadap aduan masyarakat. Begitu ada laporan warga soal parkir liar atau pungli, tim harus langsung tancap gas ke lokasi. Bukan malah meminta laporan tertulis dulu atau menunggu perintah eselon.
“Respons cepat itu mati-matian. Rakyat sudah jenuh lihat parkir sembarangan dan ditarik uang paksa. Kami di DPRD akan awasi kinerja mereka. Jika setengah hati, siap-siap saja dipanggil!” ancamnya.
DPRD Medan berharap, dengan penguatan tim penertiban parkir ini, Medan bisa lebih tertib, arus lalu lintas lancar, praktik ilegal lenyap, dan PAD dari sektor parkir melonjak signifikan. Warga pun diimbau aktif melaporkan jika menemukan parkir liar di lingkungannya. (Rel)