SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar forum komunikasi untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan fokus pada peningkatan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (13/4/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora mewakili bupati.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan menekankan pentingnya kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis nasional, termasuk optimalisasi kepesertaan JKN.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Siantar, Bayu Indra, menyebut pemerintah daerah wajib memastikan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta aktif sesuai segmen kepesertaan.
“Pengawasan harus diperkuat, termasuk validasi data peserta secara berkala,” ujarnya.
Pemkab Simalungun juga menyoroti persoalan utama dalam implementasi program, yakni ketidaksinkronan data antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Mixnon menegaskan, banyak data penduduk yang tidak diperbarui, seperti warga yang telah pindah domisili namun masih tercatat sebagai peserta di Simalungun.
“Kesinkronan data menjadi kunci utama agar program berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dari sisi dampak, upaya penguatan data dan peningkatan keaktifan peserta diyakini dapat menjaga akses layanan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi validitas data yang belum akurat, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta potensi miskomunikasi di tengah masyarakat terkait status kepesertaan.
Untuk itu, Pemkab Simalungun mendorong peningkatan sinergi lintas instansi serta sosialisasi masif kepada masyarakat agar pemahaman terhadap program JKN semakin baik.
Forum ini juga menjadi langkah evaluasi bersama guna memastikan target UHC tetap terjaga dan berkelanjutan di Kabupaten Simalungun. (RS)