SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Selasa (22/7/2025). Pertemuan ini dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak kecamatan, dan yayasan dari 32 kecamatan se-Simalungun, serta difasilitasi BGN secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat dipandu langsung oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Albert R. Saragih. Dalam kesempatan tersebut, berbagai kendala pelaksanaan MBG di daerah masing-masing dipaparkan, mulai dari masalah distribusi, jarak antarwilayah, hingga potensi penggunaan bahan baku lokal.
Camat Dolok Silou, Agusti Ginting, menyampaikan tantangan geografis yang dihadapi wilayahnya. Dengan total 2.569 siswa dari jenjang SD hingga SLTA, wilayah itu memiliki jarak antarwilayah yang cukup ekstrem.
“Jarak dari ujung ke ujung kecamatan kami bisa memakan waktu hingga dua jam. Kantor camat berada di tengah, namun untuk menjangkau sekolah-sekolah di pinggiran memerlukan waktu sekitar satu jam,” jelasnya.
Agusti pun berharap ada fleksibilitas dalam pelaksanaan program MBG di Dolok Silou, mengingat lokasinya yang cukup terpencil dan berjarak 55 kilometer dari ibu kota kabupaten, Pematang Raya.
Sementara itu, perwakilan yayasan dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Bandar Huluan menyampaikan apresiasi atas perbaikan infrastruktur jalan di daerah mereka yang telah rampung pada Semester I 2025.
“Alhamdulillah, akses jalan utama kami sudah bagus. Sekarang antar-kecamatan bisa ditempuh hanya dalam 10–20 menit,” kata Al-Ustaz Hotmatua Harahap, pimpinan Pondok Pesantren Baitussalam, Bandar Huluan.
Sejumlah pertanyaan juga diajukan oleh OPD terkait administrasi dapur MBG, waktu pelaksanaan yang fleksibel, dan penggunaan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku.
Menanggapi hal itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Enny Indarti, menekankan bahwa pendirian dapur MBG harus mengikuti prosedur yang ketat.
“Dapur MBG hanya bisa dibangun setelah administrasi dan proses sertifikasi higienitas serta sanitasi terpenuhi. Semua pengajuan dilakukan melalui aplikasi Mitra Badan Gizi Nasional,” ujar Enny.
Ia menjelaskan bahwa melalui aplikasi tersebut, BGN dapat memantau aspek operasional dapur, distribusi makanan, pengelolaan bahan baku, serta perkembangan anak penerima manfaat.
“Kami mendorong yayasan mitra MBG yang memiliki lahan luas untuk mengembangkan pertanian dan peternakan guna mendukung pasokan bahan makanan bergizi,” lanjutnya.
Enny juga menegaskan bahwa jika ada kerja sama dengan Koperasi Merah Putih, sifatnya hanya sebatas kemitraan, dan bahan baku tetap boleh berasal dari hasil pertanian lokal.
Ia menambahkan, pemerintah pusat baru saja melantik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada Juli 2025, yang akan dilibatkan dalam mendukung pemenuhan gizi nasional melalui program MBG.
Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menyatakan komitmennya dalam menyukseskan program tersebut. Ia meminta jajaran OPD teknis untuk segera menyelesaikan berbagai kebutuhan penyelenggaraan MBG di daerahnya.
“Seluruh potensi yang dimiliki Pemkab Simalungun akan dimaksimalkan demi menyukseskan program MBG ini. Kami juga membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi,” kata Bupati.
Terkait jadwal pelaksanaan, Anton menegaskan pihaknya akan segera merampungkan seluruh persyaratan yang diminta oleh BGN, agar program ini dapat segera dinikmati oleh para pelajar di Simalungun. (RS)