MEDAN – Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kota Medan menggelar Pasar Murah di 151 kelurahan dengan anggaran lebih dari Rp4 miliar.
Namun, anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Hj Sri Rezeki, AMd, menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Politisi PKS itu mengusulkan penerapan sistem satu Kartu Keluarga (KK) untuk satu pembeli sebagai solusi cerdas mengatasi aksi borong yang kerap terjadi.
“Pasar murah ini sumber dananya dari APBD, sekitar Rp4 miliar lebih. Harus dipastikan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada oknum yang memborong barang untuk kepentingan pribadi,” tegas Sri Rezeki, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, kejelasan jadwal dan mekanisme pembelian menjadi kunci utama keberhasilan program pengendalian inflasi ini.
Ia menyoroti keluhan masyarakat yang kerap kecewa karena kehabisan barang, padahal indikasi permainan di lapangan masih kerap terjadi.
“Tahun lalu ada beberapa lurah yang diperiksa Inspektorat karena dugaan permainan. Tahun ini harus jadi evaluasi total. Pengawasan diperketat, celah kecurangan harus ditutup rapat,” imbuhnya.
Sri Rezeki juga mengingatkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan untuk bertindak transparan dan tidak menjadikan pasar murah sekadar acara seremonial.
Ia mendesak Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan peringatan keras kepada jajaran lapangan agar bertanggung jawab penuh.
“Kami di Komisi III akan turun langsung mengawasi jalannya kegiatan ini. Masyarakat juga harus aktif melapor jika menemukan indikasi penyelewengan melalui kanal pengaduan resmi Pemko Medan,” serunya.
Sebagai informasi, Pasar Murah Pemko Medan berlangsung mulai 12 Februari hingga 12 Maret 2026, menyasar seluruh kelurahan di Kota Medan.
Dengan subsidi lebih dari Rp4 miliar, harga kebutuhan pokok dipangkas signifikan. Salah satu komoditas unggulan adalah beras dengan total stok mencapai 430 ton, siap didistribusikan secara merata ke masyarakat.
Dengan usulan sistem satu KK satu pembeli, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang pulang dengan tangan hampa. Program ini pun diharapkan mampu menekan inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadhan. (FD)