MEDAN – Praktik pungutan liar (pungli) berkedok retribusi dan jual beli kios di Pasar Induk Lau Cih, Medan Tuntungan, akhirnya terkuak! Anggota Komisi III DPRD Medan, Eko Afrianta Sitepu, mendesak Inspektorat Pemko Medan untuk segera mengusut dugaan korupsi yang merugikan ratusan pedagang ini.
Eko Afrianta Sitepu: “Inspektorat Harus Bertindak Tegas!”
Dalam jumpa pers, Eko Afrianta Sitepu tegas menyatakan: “Kami minta Inspektorat dan Sekda Medan selaku pengawas PUD Pasar segera mengusut tuntas praktik korupsi ini. Pedagang sudah terlalu lama dirugikan!”
Keresahan pedagang memuncak setelah ditemukan 37 unit kios baru di Sub 1 pasar yang seharusnya dialokasikan untuk pedagang menggunakan fasilitas umum (fasum).
Namun, kenyataannya, kios-kios tersebut justru diperjualbelikan ke pedagang baru dengan harga puluhan juta per unit, sementara pedagang lama tetap terpaksa mangkal di fasum.
Fakta Pungli Pasar Induk Lau Cih yang Bikin Geram:
1. Retribusi Fiktif : Oknum PUD Pasar Medan diduga memungut biaya retribusi tidak resmi dengan dalih perawatan, padahal fasilitas pasar tak kunjung diperbaiki.
2. Mahalnya Harga Kios : Kios baru dibangun di atas fasum, tapi dijual Rp50-100 juta per unit, jauh di atas ketentuan.
3. Aksi Diam Pejabat : Plt Direktur PUD Pasar Medan, Imran, enggan konfirmasi via telepon maupun WhatsApp saat diklarifikasi wartawan.
Nasib Pedagang Kian Terpuruk
Para pedagang mengeluh sarana pasar yang tak layak:
– Drainase tersumbat
– Listrik sering padam
– Atap bocor saat hujan
“Kami dipungut terus, tapi fasilitas tidak ada peningkatan. Ini jelas pemerasan sistematis!” protes salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Desakan ke Inspektorat Pemko Medan
Eko Afrianta Sitepu menegaskan, kasus ini harus diselidiki sebagai tindak pidana korupsi. Pemko Medan diharapkan segera:
– Audit keuangan PUD Pasar
– Usut oknum penjual kios ilegal
– Tertibkan alokasi fasum untuk pedagang. (FD)