“Rapor Merah” ASN: Bobby Nasution Ungkap Pejabat Mundur karena Kinerja Buruk, DPRD: Kami Siap Copot!
MEDAN – Dunia birokrasi Sumatra Utara diguncang pengakuan mengejutkan! Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, dengan tegas membongkar fakta di balik mundurnya dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa hari terakhir.
Bukan karena alasan klise seperti kesehatan atau urusan pribadi, pria yang juga menantu Presiden RI ke-7 itu menyebut keduanya memiliki “rapor jelek” dalam evaluasi kinerja internal.
Pernyataan keras ini disampaikan Bobby saat menjawab awak media di Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan, Sabtu (14/2/2026).
Dengan nada kecewa namun tegas, orang nomor satu di Pemprov Sumut itu mengungkapkan bahwa pengunduran diri tersebut justru merupakan langkah terbaik.
“Kami itu punya penilaian kinerja internal. Kalau tidak salah, keduanya termasuk yang memiliki rapor jelek. Jadi, baguslah kalau mengundurkan diri. Berarti mereka sadar diri,” ujar Bobby dengan nada lugas.
Lebih lanjut, Bobby memaparkan bahwa sistem evaluasi di lingkungan Pemprov Sumut dilakukan secara ketat dan berjenjang. Para ASN di-ranking berdasarkan capaian, mulai dari kategori biasa saja hingga yang berkinerja sangat baik.
Baca Juga : Dua Kepala OPD Mundur, Pengamat: Akibat Terlalu Nyaman dengan Pola Lama
“Kalau dibuka itu kelihatan penilaiannya, tapi itu kan sifatnya internal. Termasuk yang mundur-mundur sebelumnya, rata-rata rapor-nya merah. Alhamdulillah, mereka sadar diri,” tegasnya.
Sinyal Keras dari Legislatif: “Kami Siap Copot!”
Tak hanya dari eksekutif, sorotan tajam juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Wakil Ketua DPRD Sumut, Ikhwan Ritonga, mengapresiasi langkah mundur pejabat tersebut. Bahkan, ia menyebut keputusan itu lebih etis ketimbang harus menunggu rekomendasi pencopotan dari DPRD.
“Kami menilai itu adalah keputusan yang sangat etis diambil. Sebab, bila melihat kinerjanya, kami bahkan berencana merekomendasikan untuk dicopot,” ungkap Ikhwan Ritonga.
Politisi tersebut secara blak-blakan mengakui bahwa kinerja pejabat yang dimaksud tidak maksimal. Menurutnya, ada ketidakmampuan untuk mengikuti ritme kerja Gubernur Bobby Nasution yang dikenal cepat, progresif, dan tegas.
“Kami akui kinerjanya tidak maksimal. Bahkan, tidak mampu mengikuti ritme kerja Gubernur yang cepat dan tegas,” tambahnya.
Pesan Tersirat untuk Seluruh ASN Sumut
Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran birokrasi di Sumatra Utara. Era “business as usual” telah berakhir. Gubernur Bobby Nasution secara gamblang menunjukkan bahwa kursi pejabat bukanlah singgasana yang nyaman tanpa konsekuensi. Penilaian kinerja yang ketat dan pengawasan dari legislatif menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Sumut berjalan nyata, bukan sekadar wacana.
Dengan rapor merah yang menjadi alasan di balik mundurnya pejabat, publik kini menanti gebrakan selanjutnya. Apakah akan ada lagi pejabat yang “sadar diri” atau justru harus menghadapi mekanisme pencopotan resmi?
Yang pasti, standar pelayanan publik di Sumut sedang menuju level yang lebih tinggi, dan hanya pejabat dengan kapasitas serta dedikasi terbaik yang akan bertahan. (FD)