DPRD Medan Bongkar Fakta Proyek BRT Rp1,9 Triliun: Jangan Sampai APBD Kolaps & Macet Makin Parah
MEDAN – Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan terus memanas. Setelah menuai pro-kontra, kini DPRD Kota Medan angkat bicara keras. Anggota DPRD, Lailatul Badri, memperingatkan bahwa proyek ini berpotensi membebani APBD dan memperparah kemacetan yang sudah kronis.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dishub Medan, Dishub Sumut, dan BPTD Kemenhub, Lailatul Badri (panggilan akrab Lela) dari Fraksi PKB menyoroti tiga masalah krusial:
1. Jalan Medan Beda dengan Jakarta, Macet Mengintai
“Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jalan kita pas-pasan, rata-rata sempit. Kalau sebagian ruas dipakai jalur BRT, kendaraan lain jadi tersepit. Macet makin parah,” tegas Lela, Senin (8/6/2026). Ia meminta kajian dampak lalu lintas yang matang sebelum proyek berjalan penuh.
2. Bantuan World Bank? Itu Pinjaman, Bukan Hibah!
Lela meluruskan info yang kerap keliru di masyarakat. “Sering disebut bantuan World Bank, padahal itu pinjaman. Harus dibayar kembali.
Baca Juga : Kadishub Medan Mangkir dari RDP Mega Proyek BRT Rp1,9 T, DPRD: “Jangan Main-Main!”
Jangan sampai masyarakat salah persepsi.” Artinya, Pemko Medan tetap menanggung utang jangka panjang.
3. Biaya Operasi Bisa Jebol APBD
Fakta mengejutkan: Transportasi massal yang sudah berjalan (Trans Metro Deli & Bus Listrik) hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, tapi biaya operasionalnya tembus Rp90 miliar per tahun!
“Nanti akan tambah 200 armada BRT. Biaya operasi dan perawatan pasti membengkak. Sementara pemerintah sedang efisiensi anggaran. Apakah APBD Medan siap menanggung beban ini?” ujar Lela.
Ia juga mengingatkan bahwa masih ada masalah lebih mendesak: banjir. “Prioritas utama warga Medan sekarang banjir, bukan proyek megah yang manfaatnya belum jelas. Jangan sampai proyek besar menambah polemik, sementara persoalan dasar belum selesai.”
Lela menuntut keterbukaan informasi kepada publik tentang manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang BRT.
“Kami tidak anti-modernisasi, tapi semua harus dihitung matang. Manfaat harus sebanding dengan biaya dan dampak. Jangan sampai APBD kolaps dan warga makin merasakan macet setiap hari.”
Kesimpulan: Proyek BRT Medan bernilai fantastis Rp1,9 T. Namun tanpa perencanaan yang berhati-hati, bisa jadi beban utang, operasional mahal, dan kemacetan parah. Akankah Pemko Medan mendengar suara DPRD dan warga? Kita tunggu langkah selanjutnya. (FD)