MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menawarkan resep fiskal yang berbeda: jangan buru-buru menaikkan pajak.
Di Forum Digital Bapenda Kota Se-Indonesia 2026, Kamis (29/10/2026), ia menegaskan prioritas Pemko Medan adalah menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat digitalisasi. Forum di Hotel Grand City itu dihadiri kepala Bapenda se-Indonesia dan menjadi panggung inovasi Qresto.
Rico menyebut kenaikan tarif pajak berpotensi menimbulkan keresahan. Karena itu, Pemko Medan fokus memeriksa titik bocor, salah satunya PBJT Makanan dan Minuman.
Ia membocorkan temuan lapangan restoran besar yang selalu ramai hanya menyetor pajak sekitar Rp17 juta per bulan. Setelah Bapenda mengawasi sepekan, omzet riil terungkap jauh lebih besar, dengan potensi setoran mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Masalahnya, sistem konvensional masih memakai self assessment dan pembayaran bisa mengendap hingga sebulan sebelum dilaporkan. Celah ini rawan laporan tidak sesuai dan kebocoran.
Solusinya, Pemko Medan berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank Sumut melahirkan Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization). Pajak transaksi konsumen dipisah real time saat pembayaran dan langsung masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Alhamdulillah, sistem beres. Volunteer pertama Sushi Tei, perusahaan besar yang berani mempertanggungjawabkan pajaknya secara clean and clear,” ujar Rico.
Ia berharap digitalisasi memperkuat kemandirian fiskal tanpa membebani rakyat, sekaligus menciptakan keuangan daerah transparan, akuntabel, dan bebas kebocoran.
Kepala Bapenda Medan M. Agha Novrian menambahkan forum ini mendorong regulasi nasional soal implementasi QRIS untuk optimalisasi PBJT, transparansi transaksi, kepatuhan wajib pajak, dan PAD.
Hadir Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Teguh Narutomo (Kemendagri), Alwis Rustam (APEKSI), dan Pj Sekda Erfin Fachrurrazi. Medan pun seolah menjadi laboratorium fiskal digital: bukan menaikkan pajak, tetapi memastikan uang rakyat tidak bocor. (Rel/FD)
