Sensus Ekonomi 2026: Zakiyuddin Harahap Ajak Warga Medan Jujur Demi Akurasi Data dan Bantuan Tepat Sasaran
MEDAN – Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) resmi bergulir serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali ini bukan sekadar rutinitas statistik belaka.
Di Kota Medan, perhelatan ini menjadi momen yang dinanti sekaligus dikritisi oleh para pemangku kebijakan, terutama terkait persoalan klasik yang tak kunjung usai: akurasi data kemiskinan.
Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 harus dimanfaatkan sebagai momentum krusial untuk membenahi data sosial-ekonomi warga, khususnya data penerima bantuan.
Pernyataan tegas ini disampaikan saat menerima kunjungan perdana Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jalan Gurila, Medan Perjuangan, kemarin.
Zakiyuddin dengan blak-blakan mengungkapkan bahwa ketidakakuratan data warga miskin selama ini kerap memicu masalah serius di lapangan.
“Pendataan 10 tahun sekali ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan bantuan PKH. Kita harus akui, sampai saat ini data warga miskin terkadang tidak begitu akurat. Akibatnya, ada warga yang semestinya dapat bantuan PKH malah luput, dan sebaliknya, warga yang seharusnya tidak dapat justru menerima,” ujarnya tegas.
Data BPS Kota Medan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kota Medan tercatat sebesar 7,25 persen atau sekitar 171,60 ribu jiwa.
Angka ini memang menurun 0,69 poin dibandingkan tahun 2024, namun jumlah penduduk miskin di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini masih menjadi yang tertinggi di antara ibu kota provinsi lainnya di Indonesia.
Garis kemiskinan di Kota Medan pun terus merangkak naik, dari Rp695.295 per kapita per bulan di tahun 2024 menjadi Rp721.547 per kapita per bulan di tahun 2025.
Di tengah kondisi tersebut, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran menjadi ironi yang menyakitkan.
Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi keluarga miskin dan rentan, justru sering kali tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan karena data yang usang dan tidak akurat.
Zakiyuddin menyoroti bahwa di era digitalisasi yang semakin masif, seharusnya pemerintah tidak lagi kesulitan memetakan profil ekonomi masyarakat secara riil.
“Seharusnya dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan data warga miskin yang akurat. Semoga lewat sensus ini, data kita bisa benar-benar bersih,” imbuhnya.
Sensus Ekonomi 2026 hadir dengan metode pendataan yang jauh lebih modern dibandingkan sepuluh tahun lalu. BPS kini tidak lagi menggunakan kuesioner kertas konvensional.
Petugas sensus menggunakan instrumen wawancara digital berbasis Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang terhubung langsung dengan sistem pusat.
Kepala BPS Kota Medan, Hafsyah Aprillia, menjelaskan bahwa melalui teknologi ini, status kesejahteraan warga akan langsung terpetakan ke dalam klaster desil yang ditentukan.
“Dengan adanya sensus 10 tahunan ini, data perekonomian dan status sosial-ekonomi seluruh warga Kota Medan akan ter-update secara menyeluruh dan valid,” pungkasnya.
Salah satu kekhawatiran masyarakat saat mengikuti pendataan adalah soal kerahasiaan data dan kemungkinan data digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harmadi, telah memastikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan pajak.
“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami menjamin kerahasiaan data dijaga,” tegasnya.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, juga mengajak seluruh masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Data yang diberikan kepada BPS bersifat rahasia dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski membawa pesan serius, suasana pendataan di rumah dinas Wakil Wali Kota berlangsung hangat dan santai. Zakiyuddin bahkan sempat berseloroh mengenai detailnya pertanyaan yang diajukan tim BPS.
“Banyak juga pertanyaannya. Macam terdakwa kita,” candanya sembari tertawa bersama para jurnalis dan petugas BPS yang hadir.
Namun di balik candaan, Zakiyuddin menegaskan bahwa petugas menanyakan berbagai hal mendasar, mulai dari pola kehidupan sehari-hari, biaya hidup, hingga lini usaha yang dijalankan.
Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat memberikan jawaban yang apa adanya. “Kita harus berkata jujur tentang kehidupan sehari-hari, biaya hidup, dan usaha kita. Harus diberikan secara jujur agar bisa didata dengan tepat oleh Badan Statistik,” ujarnya.
BPS Kota Medan mengerahkan 1.547 petugas mitra statistik untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mereka turun ke lapangan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah dan tempat usaha warga. Target pendataan di Kota Medan mencapai sekitar 320 ribu pelaku usaha.
Seruan untuk Seluruh Elemen
Zakiyuddin juga memanfaatkan momentum ini untuk mengetuk kesadaran para pelaku usaha di Kota Medan, tanpa terkecuali.
“Kami berharap seluruh pengusaha ekonomi mikro, makro, hingga usaha skala besar untuk ikut serta mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini,” tegasnya.
Dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci sukses SE2026. Sebab, data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah hanya dapat dicapai jika negara mampu memahami struktur ekonominya secara utuh. (Rel)