MEDAN — Fraksi PKS DPRD Kota Medan melempar delapan catatan kritis atas Rancangan P-APBD Medan 2026 dalam Rapat Paripurna, Senin (14/9/2026).
Juru bicara FPKS, dr. H. Ade Taufik, Sp.OG, menegaskan ini bukan sekadar revisi angka, melainkan ujian transparansi dan keberpihakan pada warga.
Dari KUA-PPAS, pendapatan daerah naik Rp343,284 miliar (5,05%) jadi Rp7,138 triliun. Belanja melonjak Rp780,420 miliar (12,30%) jadi Rp7,73 triliun. Pembiayaan netto naik Rp487,136 miliar jadi Rp592,210 miliar. FPKS minta rincian.
Pertama, target PAD turun Rp229,483 miliar (5,59%). “Apa dasar dan strategi Pemko?” tanya Ade. Kedua, opsen BBNKB berkurang Rp105,909 miliar. Ketiga, DBH pajak naik Rp199,363 miliar jadi Rp292,890 miliar; perlu transparansi.
Keempat, banjir. Hujan deras masih merendam sejumlah titik. FPKS menuntut langkah konkret. Kelima, lapangan kerja: angkatan kerja bertambah, peluang menyempit. FPKS dorong pelatihan skill untuk lulusan SMA dan sarjana.
Keenam, harga pangan dan daya beli. Harga ayam potong naik signifikan. Pemko diminta stabilkan kebutuhan pokok. Ketujuh, 35% belanja pembangunan untuk Medan Utara. FPKS minta rincian program, jangan hanya dokumen. Kedelapan, kesiapan OPD. Anggaran naik besar, rawan SiLPA jika eksekusi lemah.
Bagi FPKS, ada tiga pesan: jangan ada angka siluman, jangan ada janji kosong, dan pastikan uang rakyat berdampak. Jika pendapatan naik, mengapa PAD turun? Jika belanja naik, mengapa banjir dan pengangguran tetap jadi PR? Jika 35% untuk Medan Utara, di mana detailnya?
FPKS menilai, P-APBD 2026 harus menjadi instrumen kesejahteraan, bukan tumpukan angka yang jauh dari persoalan harian warga.
“Kami berharap ini bukan hanya dokumen, tetapi pelaksanaan riil untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Medan,” pungkas Ade. Warga berhak tahu ke mana Rp7,73 triliun mengalir. (FD)
