Bobby Genjot Hunian Layak: Kolaborasi Strategis dengan Kementerian PKP Kucurkan Rp1,5 Triliun untuk Sumut 2026
MEDAN — Isu hunian layak bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda lagi. Menjawab tantangan itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Kolaborasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah grand design untuk membenahi wajah permukiman di Sumut secara menyeluruh.
Fokus utama pertemuan yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (18/9/2026), adalah percepatan realisasi delapan program prioritas Kementerian PKP di tahun 2026.
Kedelapan program tersebut mencakup spektrum yang luas, mulai dari bedah rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun (rusun), penanganan kawasan kumuh, sanitasi, penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), hingga penyediaan hunian tetap pascabencana.
Tidak tanggung-tanggung, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk merealisasikan program-program tersebut di Sumut. Angka ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.
“Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya,” tegas Bobby Nasution.
Mantan Wali Kota Medan ini menyadari betul bahwa persoalan perumahan dan permukiman tidak bisa diselesaikan secara instan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi intens dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Bukan hanya antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP, tetapi juga melibatkan organisasi pengembang seperti REI dan Apersi.
“Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan. Kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama. Saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi,” ujarnya.
Senada dengan Bobby, Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menyeimbangkan supply and demand hunian serta menata kawasan agar lebih layak dan produktif.
Ia berharap program-program di tahun 2026 dapat berjalan beriringan dengan Pemprov Sumut.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj. Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM. Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.
Kolaborasi ini menjadi angin segar bagi masyarakat Sumut. Dengan sinergi yang solid dan anggaran yang signifikan, harapan untuk mewujudkan hunian layak dan lingkungan permukiman yang tertata rapi di Sumatera Utara bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah target yang siap dieksekusi. (Rel)