Raja Tender” Perkimcikataru Medan Terungkap! El Barino Shah: Mau Proyek? Lewat Daniel, Setor 27 Persen!
MEDAN — Dunia konstruksi Kota Medan kembali diguncang skandal yang meresahkan publik. Anggota Komisi IV DPRD Medan, El Barino Shah melontarkan tuduhan bom waktu terkait dugaan praktik jual beli proyek dan bagi-bagi “kue” tender di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.
Tak main-main, politikus muda Fraksi Golkar ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan membongkar praktik kotor yang diduga kuat melibatkan oknum pejabat struktural.
Tudingan ini mencuat dalam Rapat Evaluasi Triwulan II Serapan Anggaran Dinas Perkimcikataru bersama Komisi IV di Ruang Komisi Gedung Dewan, Senin (14/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, beserta sejumlah anggota dewan lainnya, mendadak memanas.
El Barino, yang juga dikenal vokal, secara terang-terangan mempertanyakan peran seorang pejabat bernama Daniel Aritonang, yang disebut-sebut sebagai “pintu masuk” bagi kontraktor yang ingin mendapatkan proyek.
“Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi-bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya Pak Kadis saja ampun sama nama Daniel,” cetus El Barino dengan nada tegas, mengutip informasi yang berkembang di masyarakat.
El Barino menduga kuat adanya persentase “setoran” mencapai 15 hingga 27 persen dari nilai proyek yang harus diserahkan kepada oknum tertentu.
Praktik ini, lanjutnya, tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga meresahkan para kontraktor kecil yang ingin bersaing secara sehat.
Ia pun meminta APH untuk tidak tebang pilih dan mengusut tuntas siapa saja pemenang tender serta siapa “PL” (Pejabat Pelaksana) yang bermain di sana.
“Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat di sana tidak menghargai APH,” tegas El Barino, yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan.
Menghadapi tuduhan telak tersebut, Daniel Aritonang, yang menjabat sebagai Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah, langsung membantah. Dengan tegas ia menepis keterlibatannya dalam pusaran bisnis proyek.
“Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek, tidak benar,” tepisnya singkat saat rapat masih berlangsung.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Lase, tampak berusaha meredam situasi. Ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut akan menjadi catatan penting dan akan dikoordinasikan lebih lanjut.
“Tidak ada arahan terkait itu,” paparnya, memberi sinyal bahwa internal dinas akan melakukan klarifikasi.
Isu ini bukan sekadar drama rapat internal. Jika dugaan El Barino benar, maka ini adalah bentuk kejahatan terstruktur yang menggerogoti pembangunan Kota Medan.
Praktik bagi-bagi proyek dengan persentase tinggi memicu inefisiensi anggaran, menghasilkan pekerjaan yang tidak berkualitas, dan menciptakan iklim investasi yang buruk.
Keberanian El Barino membuka “kotak Pandora” ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Namun, tanpa tindak lanjut tegas dari APH, nama-nama besar yang disebutkan hanya akan menjadi wacana. Publik kini menanti, apakah APH akan bergerak cepat atau kembali tunduk pada kekuatan “raja-raja kecil” di birokrasi? (Red)