JAKARTA — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukan akhir cerita, melainkan awal ujian konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto kini harus mengusulkan dua nama calon pengganti ke MPR. Sinyal konsultasi dengan partai koalisi menguat, meski waktu dan mekanismenya belum final.
Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, Presiden punya kewenangan penuh menentukan dua nama.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Namun, UU MD3 mendorong pembicaraan dengan koalisi. Prabowo, menurut Yusril, memberi sinyal akan berbicara dengan partai koalisi. Kapan? “Sepenuhnya kita serahkan kepada beliau.”
Yang menarik, bursa nama mulai menghangat. Selain Yusril, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut. Yusril mempersilahkan publik beraspirasi dan menyerahkan keputusan ke Prabowo.
Baca Juga : Bobby Nasution: Salah Fokus, Kenapa Ijazah SMA Gibran, Bukannya Sarjana?
“Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, insting politik yang baik, dan gambaran tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun,” ujarnya.
Pramono merespons santai “Pertanyaannya mantap banget,” sambil tertawa, lalu menutup sesi tanya-jawab.
Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani memberi patokan waktu Presiden harus menyetor dua nama dalam 14 hari setelah MPR mengeluarkan surat permintaan.
MPR masih memproses surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan, lalu rapat gabungan bersama pimpinan MPR dan kelompok DPD. Total, MPR punya 60 hari sejak pengunduran diri untuk menghasilkan wakil presiden definitif.
Bagi publik, ini bukan sekadar pergantian orang. Ini praktik ketatanegaraan langka bagaimana kekuasaan presiden, hak koalisi, dan tenggat MPR bekerja dalam satu tarikan napas.
Nama siapa pun yang akhirnya diajukan, transparansi dan uji kelayakan publik akan menjadi penentu legitimasi. Yang perlu dikawal: jangan sampai 14 hari dan 60 hari berubah jadi drama tawar-menawar tanpa akuntabilitas. (FD/DTC)
