MEDAN – Peringatan keras dilayangkan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kepada BPJS Kesehatan: jangan pernah mengorbankan kualitas layanan demi jumlah peserta. Karena kesehatan adalah hajat hidup orang banyak, bukan sekadar angka kepesertaan.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Turut hadir Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto, Dewan Pengawas Afif Johan, dan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh, Mustafa.
Di tengah euforia capaian Universal Health Coverage (UHC) Sumut yang hanya butuh 7 bulan untuk terealisasi, Bobby mengingatkan satu fakta pahit: masih ada rumah sakit yang menolak pasien. Masih ada peserta yang kesulitan berobat karena jenis layanan dikurangi.
“Masyarakat tidak peduli dengan angka administrasi. Mereka peduli: ketika sakit, apakah mereka dilayani dengan baik atau tidak,” tegas Bobby.
Oleh karena itu, Gubernur memerintahkan dua program unggulan tetap jadi prioritas mutlak yakni,
PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) – akselerasi layanan
Probis (Program Berobat Gratis) – seluruh warga cukup tunjukkan KTP, tanpa biaya
Bobby juga menyoroti adanya praktik pengurangan jenis layanan berdasarkan penyakit dan penyebabnya. Hal ini dinilai kontraproduktif dengan semangat UHC.
Jika penolakan pasien masih terjadi, ia meminta BPJS menjatuhkan sanksi tegas terhadap rumah sakit nakal.
“Kami siap dukung percepatan aktivasi kepesertaan. Tapi jangan sampai jumlah peserta besar justru membuat layanan ambruk,” ujar mantan Wali Kota Medan itu.
Di sisi lain, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengapresiasi langkah Pemprov Sumut. Dalam waktu kurang dari setahun sejak dicanangkan, UHC mampu diwujudkan berkat kolaborasi Bobby Nasution, Wagub Surya, dan seluruh bupati/wali kota se-Sumut.
“Kami dukung penuh Program Berobat Gratis (Probis). Ini bukti nyata bahwa gotong royong pusat-daerah bisa mempercepat akses kesehatan,” ujar Akmal.
Bobby menutup audiensi dengan pesan strategis: alokasi anggaran kesehatan kabupaten/kota harus tepat sasaran. Sinergi pembiayaan pusat-daerah menjadi kunci agar layanan tetap prima meskipun anggaran terbatas.
Bobby pun berpesan tamakan kualitas, bukan kuantitas peserta, beri sanksi RS yang menolak pasien, aktifkan kepesertaan UHC secara merata dan jaga Program Berobat Gratis (Probis) sebagai ikon Sumut
Jika semua pihak berkomitmen, Sumut bisa menjadi provinsi percontohan layanan BPKS yang ramah, cepat, dan gratis. Tanpa penolakan. Tanpa diskriminasi. (Rel)