MEDAN — Pada Senin (7/9/2026), suasana di Gedung DPRD Kota Medan terasa berbeda. Bukan sekadar rapat paripurna biasa, tetapi momen di mana Wali Kota Medan Rico Waas secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, ini menjadi panggung strategis bagi eksekutif dan legislatif untuk menyelaraskan visi pembangunan Kota Medan di sisa tahun anggaran.
Perubahan APBD bukanlah sekadar rutinitas administratif. Di balik angka-angka triliunan rupiah, terdapat konsekuensi logis dari dinamika asumsi makroekonomi yang terus bergerak.
Rico Waas menjelaskan perubahan struktur APBD ini merupakan respons terhadap perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, hingga angka kemiskinan yang menjadi indikator penyusunan anggaran.
Dengan kata lain, ini adalah adjustment agar kebijakan fiskal tetap relevan dengan realitas di lapangan.
Dalam pemaparannya, Rico membeberkan data yang cukup mencengangkan. Pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp6,79 triliun lebih, kini diproyeksikan naik menjadi Rp7,13 triliun atau tumbuh 5,05 persen.
Sementara itu, belanja daerah mengalami lonjakan lebih signifikan dari Rp6,90 triliun menjadi Rp7,73 triliun, atau bertambah 12,03 persen. Selain itu, struktur APBD juga memuat pembiayaan netto sebesar Rp592,21 miliar.
Yang menarik, porsi belanja tumbuh dua kali lipat lebih cepat dibandingkan pendapatan. Ini mengindikasikan adanya ekspansi fiskal yang agresif pemerintah daerah siap menggelontorkan lebih banyak uang untuk membiayai program-program pembangunan.
Enam Prioritas: Wajah Baru Pembangunan Medan
Apa saja yang akan dibiayai oleh anggaran sebesar Rp7,73 triliun ini? Rico Waas telah menetapkan enam prioritas pembangunan strategis yang menjadi tulang punggung perubahan APBD 2026:
Baca Juga : Proyek BRT Rp1,9 Triliun Terancam “Bobol” APBD, DPRD Minta Kajian Ulang!
1. Membangun Kota Medan yang Berbudaya, Maju, Tertib, Aman, dan Nyaman ini adalah fondasi visi jangka panjang.
2. Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Sarana Prasarana berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
4. Penguatan Kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
5. Penguatan Jaminan Kesejahteraan Sosial pemberdayaan masyarakat.
6. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital mewujudkan Medan Satu Data.
Belanja Meningkat, tetapi untuk Siapa?
Kenaikan belanja 12,03 persen bukanlah angka abstrak. Jika dikaitkan dengan konteks sebelumnya di mana Wali Kota Rico Waas pernah menyatakan bahwa APBD Rp7 triliun tidak cukup untuk menangani persoalan sampah saja maka tambahan Rp830 miliar lebih ini menjadi angin segar.
Dana tambahan ini diharapkan mampu memperluas cakupan layanan publik, mulai dari infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga program perlindungan sosial yang selama ini menjadi perhatian serius.
Rico Waas tidak hanya berbicara tentang angka. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya kolaborasi produktif antara Pemko Medan dan DPRD.
Setelah penyampaian Ranperda ini, ia berharap Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat segera melakukan pembahasan lebih lanjut.
Tujuannya jelas agar persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD 2026 dapat dilakukan tepat waktu, sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengeksekusi program-program prioritas.
Dampak bagi Warga Medan: Apa yang Bisa Diharapkan?
Dengan postur APBD baru ini, ada tiga implikasi langsung bagi warga Kota Medan:
1. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya akan mendapatkan porsi anggaran lebih besar.
2. Peningkatan Layanan Dasar kesehatan dan pendidikan menjadi fokus utama penguatan SDM.
3. Digitalisasi Pelayanan Publik melalui pengembangan Medan Satu Data, warga diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Rico Waas menegaskan bahwa Perubahan APBD 2026 harus tetap selaras dengan RPJMD Kota Medan 2025–2029. Visi besar “Medan Bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan” menjadi kompas bagi setiap rupiah yang dibelanjakan.
Pengelolaan anggaran yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
Perubahan APBD 2026 dengan total belanja Rp7,73 triliun bukanlah sekadar penyesuaian angka di atas kertas. Ini adalah pernyataan politik dan komitmen fiskal dari kepemimpinan Rico Waas untuk mendorong percepatan kesejahteraan warga Medan.
Dengan enam prioritas pembangunan yang jelas, kolaborasi eksekutif-legislatif yang solid, serta semangat transformasi menuju Medan Satu Data, langkah ini diharapkan mampu membawa Kota Medan melompat lebih tinggi menuju masa depan yang lebih cerah. (FD)