Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegaskan Komitmen Dukung Penuh Program Prioritas Prabowo di Rakor Sumatera
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menguatkan komitmennya untuk mempercepat program-program prioritas nasional.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Batam, Minggu (21/9)2025).
Rakor yang dihadiri seluruh gubernur se-Pulau Sumatera ini menjadi platform strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, menjaga stabilitas, serta mendorong laju pembangunan di Sumatera.
Arahan Kunci Mendagri dan Respons Sumut
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan beberapa poin kunci untuk diterapkan daerah:
· Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
· Efisiensi anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
· Memaksimalkan peluang dari program prioritas presiden untuk kesejahteraan rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bobby menyatakan kesiapan Sumut. “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen kuat agar terlaksananya roda pemerintahan yang baik, serta ikut berkontribusi menyukseskan program-program prioritas Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Langkah Nyata Sumut yang Sudah Berjalan
Bobby tidak sekadar berkomitmen, tetapi juga memaparkan bukti konkret yang telah dijalankan Pemprov Sumut, di antaranya:
· Penguatan Kamtibmas untuk menciptakan iklim investasi dan kehidupan masyarakat yang aman.
· Pasar Murah dan realisasi Program MBG (Murah Bareng Gubernur) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli.
· Penguatan UMKM dan Koperasi Desa/Kelurahan sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
“Semua ini kami lakukan dengan membangun kolaborasi kuat, baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota se-Sumut. Arahan Bapak Mendagri telah berjalan dan akan kami tingkatkan,” tambah Bobby.
Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI dan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai narasumber, menandakan pentingnya kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah. (Rel)