Zulham Efendi Soroti Antrean Panjang BBM Bersubsidi: “Jangan Sampai Ganggu Ekonomi Rakyat!”
MEDAN – Pemandangan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU kembali menjadi langganan bulanan yang meresahkan. Kali ini, politisi senior PKS, Zulham Efendi angkat bicara.
Ia menyoroti lonjakan antrean BBM bersubsidi—khususnya Solar dan Pertalite—yang dalam sepekan terakhir semakin parah pascakenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax.
“Sekarang ini saya lihat sudah mulai banyak yang antre, terutama untuk Solar. Rata-rata stok di SPBU cepat habis. Kalau pun ada, antreannya panjang sampai berjam-jam,” ujar Zulham, di sela resesnya di Medan, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulham, kebijakan kenaikan harga Pertamax memicu efek domino. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non subsidi beramai-ramai beralih ke BBM bersubsidi.
Akibatnya, kuota yang terbatas cepat menipis. “Ini bukan sekadar antrean. Ini sinyal bahwa psikologi masyarakat sedang terganggu. Mereka takut tidak kebagian,” tambahnya.
Baca Juga : Bobby Nasution: Stok BBM Sumut Aman, Jangan Panik Beli Bensin Seperti Beli Air Galon!
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi penyalahgunaan. Zulham menilai, lemahnya pengawasan di lapangan membuat BBM bersubsidi kerap dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, seperti industri besar atau kendaraan logistik yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi.
“Kita mendorong agar penggunaan BBM bersubsidi, khususnya Solar, dikontrol dengan sangat ketat. Pastikan yang menikmati subsidi benar-benar rakyat dan sektor usaha kecil,” tegasnya.
Politisi asal Sumut ini juga mengingatkan bahwa BBM bersubsidi bukan barang mewah, melainkan kebutuhan pokok bagi nelayan, petani, angkutan umum, dan pelaku UMKM.
Jika distribusi terganggu, maka roda ekonomi bisa tersendat. “Pemerintah harus serius mengantisipasi ini. Jangan sampai kelangkaan atau antrean panjang berdampak negatif pada perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Zulham pun meminta tiga langkah konkret: pertama, perketat pengawasan di SPBU dengan teknologi digital (seperti pencatatan nomor polisi dan QR code).
Kedua, pastikan kuota BBM bersubsidi tidak dikorupsi oleh oknum. Ketiga, perbanyak sosialisasi agar masyarakat paham siapa yang berhak menggunakan BBM subsidi.
“Kita harap pemerintah pusat, daerah, dan PT Pertamina segera bergerak cepat. Jangan biarkan rakyat membuang waktu berjam-jam hanya untuk mengisi BBM. Kembalikan pelayanan SPBU normal dan tepat sasaran,” pungkas Zulham.
Dengan kondisi yang semakin genting, publik kini menanti aksi nyata. Apakah pemerintah akan serius mengawasi, atau membiarkan rakyat terus mengantre di tengah ketidakpastian? Hanya waktu yang menjawab. (FD)