MEDAN – Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menjadi sorotan, terutama UPT Medan Polonia.
Masyarakat mengeluhkan buruknya infrastruktur, khususnya jalan dan drainase, tanpa respons memadai dari pihak terkait. Kondisi ini semakin memprihatinkan saat hujan turun, menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan.
Kritik dari Anggota DPRD
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, mengecam lambannya kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia.
“Saya minta Kepala Dinas SDABMBK menempatkan Kepala UPT yang siap menerima aduan masyarakat dan bekerja sama untuk merespons keluhan warga, bukan diam tanpa tindakan,” ujar Rommy, Senin (3/2/2025) di gedung DPRD Medan.
Permasalahan Infrastruktur
Rommy menyoroti perbaikan jalan di kawasan Medan Sunggal yang sudah rusak parah dan belum juga diperbaiki meski sudah dilaporkan lebih dari satu setengah tahun. “Jalan di Medan Sunggal sudah rusak parah. Setiap hujan, langsung banjir. Peta lokasi dan foto-fotonya sudah diserahkan, tapi tetap saja tidak ada tindakan dari UPT SDABMBK,” ujarnya.
Saluran Air yang Rusak
Selain Medan Sunggal, kondisi saluran air di Jalan T. Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia juga sangat mengkhawatirkan. “Saluran air yang rusak ini sudah lama dilaporkan. Warga sudah meminta perbaikan, tapi tetap tidak direspons,” lanjut Rommy.
Tuntutan Tanggung Jawab
Legislator Dapil V ini menegaskan bahwa keterlambatan penanganan ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga. “Jika pimpinan UPT Medan Polonia tidak bisa bekerja cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus-menerus menjadi korban,” tegas Rommy.
Evaluasi dan Solusi
Rommy meminta Kepala Dinas SDABMBK untuk segera mengevaluasi kinerja seluruh UPT di Kota Medan, terutama Medan Polonia, dan mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk. “Jangan sampai tunggu viral baru dikerjakan,” katanya.
Anggaran dan Solusi
Rommy menekankan bahwa pengalihan anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. “Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” tambahnya. (FD)