Bupati Simalungun Angkat Masalah Pendidikan dan ASN di Forum Nasional
BATAM – Pemerintah Kabupaten Simalungun mendorong percepatan program Sekolah Rakyat, penguatan aparatur sipil negara (ASN), serta optimalisasi dana desa sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.
Dorongan itu disampaikan langsung Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragih saat mengikuti penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 di Batam, Selasa (20/1/2026).
Rakernas yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan persoalan riil daerah, mulai dari akses pendidikan bagi warga miskin, kapasitas ASN, hingga masa depan otonomi daerah.
Anton Achmad Saragih Resmi Jabat Pimpinan Nasional APKASI
Bupati Anton Ahmad Saragih menilai, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sangat relevan dengan kondisi sosial di Kabupaten Simalungun. Menurutnya, masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan layak dan berkelanjutan.
“Pemkab Simalungun sudah menyiapkan lahan. Kami berharap program Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap mendapatkan pendidikan,” ujar Anton usai mengikuti rangkaian Rakernas.
Pada hari kedua Rakernas XVII APKASI, forum diisi sejumlah dialog kebijakan yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta tiga menteri. Forum Dialog IV menghadirkan Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah yang membahas penguatan sistem manajemen talenta ASN kabupaten, termasuk penataan formasi, harmonisasi kebijakan kepegawaian, dan digitalisasi layanan ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Isu kemiskinan dan pembangunan desa menjadi fokus Forum Dialog V bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Dalam forum tersebut, dibahas optimalisasi dana desa, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Forum Dialog VI memaparkan arah kebijakan program strategis nasional, termasuk Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan sosial di daerah agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Rakernas juga menyinggung isu politik dan tata kelola pemerintahan daerah melalui Forum Dialog VII, yang membahas wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta arah revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rangkaian Rakernas XVII APKASI ditutup secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didahului peluncuran buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” yang memuat berbagai inovasi tata kelola daerah.
Menurut Anton, Rakernas APKASI menjadi ruang penting bagi pemerintah kabupaten untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara langsung ke pemerintah pusat.
Bupati Simalungun Hadiri Rakernas APKASI 2026, Bahas Dana Desa hingga Pilkada
Ia menekankan bahwa pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana utama pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkab Simalungun juga menaruh perhatian pada penguatan kapasitas ASN, efektivitas penggunaan dana desa, serta keberlanjutan otonomi daerah agar pembangunan tidak terpusat dan tetap berpihak pada kebutuhan lokal.
Rakernas XVII APKASI Tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa malam dengan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi rujukan kebijakan pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan nasional berbasis daerah. (RS)