Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Tata Kelola dan Kolaborasi 42 OPD untuk Percepatan Pembangunan
PARAPAT – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menekankan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif di seluruh 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini menjadi kunci untuk mengendalikan progres kegiatan dan mencegah potensi masalah dalam pelaksanaan program pembangunan.
Arahan tersebut disampaikan dalam Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumut, yang berlangsung di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga : Pemprov Sumut Percepat Pemulihan Pascabencana, 5 Kabupaten Masih Jadi Fokus Prioritas
“Tata kelola yang baik akan memastikan tidak ada kegiatan yang bermasalah dibiarkan. Jika ada masalah, harus segera dihentikan, direvisi, atau dialihkan sesuai kebutuhan,” tegas Sulaiman Harahap.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kesamaan persepsi dan kualitas kepemimpinan di setiap OPD. Nilai-nilai integritas, kolaborasi, kecepatan kerja, ketepatan, dan keberanian untuk berubah harus menjadi landasan utama.
Sulaiman juga mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. “Tidak boleh ada saling menyalahkan atau mengalihkan tanggung jawab kepada pejabat sebelumnya. Semua bertanggung jawab dan harus fokus pada solusi,” ujarnya.
Ajakan untuk kerja kolaboratif menjadi poin sentral. Sulaiman berharap seluruh OPD bekerja saling melengkapi, tidak sendiri-sendiri.
“Prinsipnya, kita tidak saling menjelekkan. Antar-OPD harus kompak, berkomunikasi dengan baik, dan berkolaborasi untuk langkah yang lebih baik,” imbuhnya.
Ia menutup dengan ajakan untuk menyongsong tahun 2026 dengan optimisme, meninggalkan masa lalu, dan bersama-sama mengelola anggaran secara lebih baik dan tepat sasaran untuk kemajuan Sumut.
Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pembangkit Semangat
Sebelumnya, forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Direktur Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pengungsi BNPB, Nelwan Harahap, menyoroti pentingnya pemulihan pascabencana sebagai instrumen pemulihan ekonomi, yang memerlukan kolaborasi kuat antar-OPD.
Sementara itu, Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri, memaparkan strategi implementasi program strategis nasional melalui sinkronisasi prioritas pembangunan pusat dan daerah.
Untuk memperkuat semangat kolaborasi, motivator Yopi Adinata hadir mendorong peserta agar menurunkan ego sektoral dan meningkatkan kerja yang inisiatif, kreatif, serta inovatif melalui sesi ice breaking yang interaktif.
Forum strategis ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki tata kelola, dan menciptakan kerja sama yang solid demi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Sumut. (Rel)