Rakernas APKASI 2026: Bupati Simalungun Diminta Bergerak Cepat Dukung Hilirisasi dan Infrastruktur

BATAM – Pemerintah pusat menekan pemerintah kabupaten agar tidak lagi berjalan lambat dalam menyesuaikan program daerah dengan agenda nasional, khususnya pada sektor pertanian dan infrastruktur. Pesan itu mengemuka dalam Musyawarah Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) XVII Tahun 2026 yang digelar di Batam, Kepulauan Riau.

Forum yang dihadiri ratusan bupati dari seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum konsolidasi kebijakan daerah di tengah tuntutan ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional. Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, hadir langsung bersama jajaran perangkat daerah untuk menyerap arahan strategis pemerintah pusat.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta kepala daerah menghentikan pola kerja administratif yang lamban dan segera fokus pada hilirisasi komoditas unggulan daerah. Ia menekankan bahwa kemajuan daerah tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan oleh keberanian dan ketepatan kebijakan.

“Daerah tidak boleh menunggu. Hilirisasi harus dipercepat. Jangan hanya produksi, tapi pastikan ada nilai tambah dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” kata Amran dalam arahannya, Senin (19/1/2026).

Dalam Rakernas tersebut, pemerintah pusat menetapkan fokus hilirisasi komoditas strategis perkebunan periode 2025–2027, meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala. Para bupati juga diminta segera mendata kebutuhan daerah dan mengajukan usulan bibit agar distribusi dan pendampingan dapat berjalan cepat.
Tekanan percepatan juga datang dari sektor infrastruktur. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menegaskan pembangunan infrastruktur daerah harus selaras dengan misi nasional Asta Cita dan berbasis potensi wilayah.

Ia menyebut tiga fokus utama, yakni pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, dukungan terhadap target Instruksi Presiden, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. “Tanpa sinergi, infrastruktur tidak akan berdampak maksimal bagi ekonomi daerah,” ujarnya.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyatakan kesiapan daerahnya untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kebijakan nasional, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat.

Menurut Anton, Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan pertanian yang harus dioptimalkan melalui kebijakan hilirisasi agar tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Ia juga menilai Rakernas APKASI menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kepentingan daerah dengan strategi nasional.

Rakernas APKASI XVII 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 20 Januari dan difokuskan pada penguatan peran pemerintah kabupaten dalam menjaga ketahanan pangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal dan dinamika ekonomi global.(RS)