MEDAN — Di balik hiruk-pikuk lalu lintas Medan yang padat, ribuan mitra pengemudi Gojek setiap hari mengarungi jalanan dengan risiko kesehatan yang tak terduga.
Namun, di balik kerja keras mereka, masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan jaminan kesehatan.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, angkat bicara. Selasa (28/7/2026), saat meninjau langsung pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi mitra Gojek di Kantor Gojek Kompleks CBD Polonia Medan, Bobby mendorong perusahaan transportasi daring itu untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh mitranya.
Bobby menilai, perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja sektor transportasi daring bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi kebutuhan mendesak yang dapat meringankan beban para mitra sekaligus pemerintah.
Program CKG yang berlangsung dua hari itu merupakan hasil kolaborasi antara Gojek, Pemerintah Provinsi Sumut, dan Dinas Kesehatan.
Berbagai layanan pemeriksaan disediakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum hingga pemeriksaan penunjang seperti elektrokardiogram (EKG) dan foto toraks.
“Ini salah satu implementasi program Pak Presiden, yaitu cek kesehatan gratis. Biasanya masyarakat datang ke puskesmas, sekarang layanan kesehatan kita hadirkan langsung kepada para mitra Gojek,” ujar Bobby.
Menurutnya, layanan ini penting untuk mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan para mitra pengemudi, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan gangguan kesehatan.
Program CKG sendiri telah berlangsung sejak Februari hingga Desember 2026 dan menjangkau 17 kota di Indonesia, termasuk Medan.
Di balik apresiasi terhadap program CKG, Bobby menyoroti satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah besar masih terbatasnya jumlah mitra Gojek yang mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan.
Saat ini, kepesertaan BPJS yang difasilitasi perusahaan baru mencakup sebagian mitra dengan persyaratan tertentu.
Berdasarkan keterangan pihak Gojek, saat ini sekitar 40 persen mitra telah memperoleh perlindungan BPJS dengan kriteria tertentu. Artinya, masih ada 60 persen mitra lainnya yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan.
“Kalau bisa BPJS ditanggung lebih luas. Ini menjadi salah satu keluhan para driver dan mitra yang terus kami sampaikan kepada pemerintah pusat maupun pihak Gojek,” tegas Bobby.
Bobby berharap cakupan tersebut dapat diperluas agar semakin banyak mitra yang mendapatkan jaminan kesehatan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi para pengemudi, tetapi juga membantu mengurangi beban pembiayaan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Bobby menyadari bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Bahkan, Sumut berhasil meraih predikat UHC Prioritas per 1 September 2025 dua tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan. Capaian kepesertaan JKN mencapai 100,20% dengan tingkat keaktifan 80,27%.
Mulai 1 Oktober 2025, seluruh masyarakat ber-KTP Sumut dapat berobat gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. Program ini dikenal dengan nama Probis Sumut Berkah (Program Berobat Gratis Sumut Berkah).
Namun, Bobby menegaskan bahwa UHC saja tidak cukup. “Walaupun di Sumatera Utara sudah ada program Universal Health Coverage (UHC), tentu akan lebih baik jika perlindungan kesehatan para mitra juga didukung langsung oleh perusahaan,” ujarnya.
Dorongan Bobby ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Ojek Online).
Dalam aturan tersebut, perusahaan aplikator diwajibkan memberikan perlindungan kepada pengemudi, termasuk jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatan, serta asuransi kesehatan.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan dan GoTo Gojek Tokopedia Tbk telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 12 Januari 2026 untuk memperkuat perlindungan jaminan kesehatan bagi pengemudi mitra Gojek melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyatakan, BPJS Kesehatan hadir untuk seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengemudi mitra Gojek yang setiap hari bekerja di lapangan dan memiliki risiko kesehatan yang tidak terduga.
Per 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia.
GoTo sendiri telah mengumumkan program perluasan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis bagi mitra roda dua dan roda empat terbaik mulai 1 Februari 2026.
Bobby menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja informal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.
“Ini bukan sekadar soal biaya, tetapi soal rasa aman dan martabat bagi para mitra pengemudi yang telah menjadi tulang punggung transportasi publik di perkotaan,” pesan Bobby. (Rel)