MEDAN – Pengamat Politik dari USU, Indra Fauzan menilai, persoalan kepemilikan empat pulau yang baru diputuskan Mendagri menjadi milik Pemprov Sumut jangan melebar. Seolah olah menjadi hadiah dari Mendagri Tito Karnavian ke Bobby Nasution atau ke Joko Widodo.
“Saya kira harus hati hati juga dalam menilai dan melihat sesuatu yang kemudian berpotensi menimbulkan gejolak. Pengambilan keputusan ini pastilah melalui proses yang panjang tidak ujug ujug muncul keputusan. Nah tinggal Kemendagri menunjukkan proses keputusan mereka agar lebih transparan,” ungkapnya.
Dia juga menilai, persoalan ini lebih kepada tanggung jawab Mendagri yang menjelaskan dan menjembatani polemik ini biar tidak menjadi bola panas. “Jangan membiarkan apalagi meremehkan masalah. Efek dari keputusan ini kan gubernur Sumut yang kena getahnya walaupun keputusan itu melalui pemerintah pusat,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya meminta Kemendagri harus segera menjembatani kedua belah pihak.
Sedangkan terkait potensi alam yang kaya seperti migas dan lainnya, dia menilai perlu dilakukan kajian mendalam yang melibatkan SKK Migas, kampus baik di sumut dan aceh, stakeholder kedua belah pihak untuk menguji kandungan migas apa yang ada disana. Ataupun juga potensi wisata dan lain lain perlu kajian mendalam.
“Saya melihat kedua belah pihak harus menjalani proses yang melibatkan banyak pihak terutama pihak Kemendagri,” tambahnya.
Sebelumnya Bobby Nasution dalam menanggapi isu pulau tersebut hadiah untuk dirinya. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut termasuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sehingga jika memang hadiah, itu bukan ditujukan kepadanya.
“Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke Bupati Tapteng. Karena nanti yang akan mengeluarkan izin segala macam itu Bupati Tapteng,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari Bupati Tapteng, tidak ada penghuni tetap di pulau tersebut, melainkan hanya nelayan yang singgah sementara dari wilayah Singkil, Sibolga, dan Tapteng.
“Konfliknya ini soal kepemilikan. Kalau memang soal kepemilikan, ayo kita bahas sama-sama ke Jakarta. Jangan terus ribut di daerah, karena tidak akan selesai,” tutup Bobby. (FD)