Aksi Buruh GEBRAK di Medan Berakhir Tertib, Kapolrestabes Medan Sukses Ubah Demo Jadi Dialog Konstruktif
MEDAN – Aksi demonstrasi seringkali identik dengan ketegangan, kemacetan, dan bentrokan. Namun, sebuah preseden baru tercipta di Kota Medan.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak (GEBRAK) berhasil menyampaikan aspirasinya dengan cara yang jauh dari kesan anarkis.
Kunci keberhasilannya? Pendekatan humanis yang diusung oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SH, MH.
Pada Rabu (16/9/2026), suasana di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan Petisah, tidak seperti demo pada umumnya. Massa buruh tidak hanya diterima, tetapi diajak berdialog secara setara.
Kapolrestabes Medan tak hanya hadir sebagai pengawal, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan wakilnya.
Mendampingi Wakil Ketua DPRD Sumut, H. Salman Alfarisi, Lc., M.A., Kombes Pol Jean Calvijn memastikan setiap perwakilan buruh mendapatkan ruang untuk berbicara.
Tuntutan mereka jelas: menolak RUU Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan, serta mendesak penghapusan biaya SKUM (Surat Keterangan Upah Minimum) dan aanmaning dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
Baca Juga : Emak-emak Unjukrasa ke Polrestabes Medan Minta Ketua OKP Dilepaskan
“Kami siap menerima dan memperjuangkan aspirasi ini,” tegas Salman Alfarisi di hadapan massa.
Ia bahkan mengajak perwakilan pekerja untuk bersama-sama menyusun rekomendasi yang akan dibawa ke tingkat nasional, DPR RI. Sebuah langkah konkret yang menunjukkan bahwa dialog adalah jalan terbaik.
Usai dari DPRD Sumut, massa bergerak menuju Pengadilan Negeri (PN) Medan. Di sinilah ujian sesungguhnya.
Kapolrestabes Medan kembali menunjukkan komitmennya pada pendekatan humanis. Ia tidak memasang barikade berlapis, melainkan mengawal pergerakan massa dengan tertib, memastikan arus lalu lintas tetap terkendali dan tidak ada gesekan dengan warga lain.
Setibanya di PN Medan, enam perwakilan buruh diterima langsung di ruang Media Center. Wakil Kepala PN Medan, Jarot Widiyatmono, SH, MH mendengarkan dengan saksama keluhan para buruh terkait biaya perkara dan proses penyelesaian PHI yang selama ini dianggap rumit dan mahal.
“Kami akan menindaklanjuti semua masukan ini. PN Medan terbuka untuk bimbingan teknis bersama serikat pekerja agar persoalan PHI bisa diselesaikan dengan lebih adil dan transparan,” ujar Jarot. Pernyataan ini sontak disambut positif oleh para buruh yang hadir.
Pendekatan yang dilakukan Kapolrestabes Medan bukan sekadar tentang pengamanan. Ini adalah strategi komunikasi publik yang cerdas. Alih-alih menciptakan ketegangan, ia memilih untuk menjadi fasilitator. Hasilnya luar biasa:
1. Aspirasi Tersampaikan: Tuntutan buruh tidak hanya menggema di jalan, tetapi langsung diterima oleh pemangku kebijakan.
2. Situasi Kondusif: Tidak ada kemacetan parah, tidak ada bentrokan, dan tidak ada korban. Kota Medan tetap beraktivitas normal.
3. Membangun Kepercayaan: Masyarakat, khususnya buruh, melihat bahwa aparat kepolisian hadir sebagai pelindung dan pelayan, bukan sekadar penegak hukum yang represif.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa demokrasi tidak harus berjalan dengan cara yang kasar. Dialog dan pendekatan humanis mampu menciptakan solusi yang lebih baik bagi semua pihak.
Kapolrestabes Medan telah menunjukkan bahwa sebuah aksi unjuk rasa bisa berakhir dengan tepuk tangan, bukan air mata. Ini adalah standar baru untuk aksi massa di Indonesia, sebuah mozaik indah dari demokrasi yang dewasa dan bermartabat. (FD)