Refleksi Kemerdekaan di Medan: H. Kasman Lubis Sorot Tiga PR Besar – Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Kerja
MEDAN – Deru mesin pembangunan selama 81 tahun kemerdekaan terus bergema. Namun, di balik gemerlap pusat kota dan deretan pusat perbelanjaan modern, Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, mengingatkan bahwa esensi kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut data Dinas Sosial Kota Medan, angka kemiskinan di ibu kota Sumatera Utara ini masih tercatat sekitar 8,07% atau setara dengan lebih dari 187.000 jiwa.
“Merdeka bukan hanya tentang bendera dan upacara. Merdeka adalah ketika anak-anak gizi buruk mendapatkan jaminan kesehatan, ketika siswa putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan, dan ketika pengangguran mendapatkan pekerjaan layak,” tegas politisi PKS ini saat ditemui di Medan, Sabtu (15/8/2026).
Kasman menyoroti masih adanya kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah Medan.
Meski pemerintah telah merevitalisasi 48 satuan pendidikan pada 2025 dengan anggaran lebih dari Rp47 miliar, masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa putus sekolah di tengah jalan.
“Jangan sampai ada generasi muda yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan ekonomi,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Pemko Medan telah mengeluarkan program Universal Health Coverage (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB).
Dengan 41 puskesmas dan 39 puskesmas pembantu yang tersebar di 21 kecamatan, layanan kesehatan memang mulai menjangkau lebih luas.
Baca Juga : Sekda Simalungun Tinjau Lokasi HUT RI ke-81, Pastikan Persiapan Maksimal
Namun, Kasman mendorong peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan primer agar masyarakat miskin benar-benar merasakan kemudahan akses.
Persoalan ekonomi menjadi PR paling krusial. Dengan sekitar 135.000 orang diperkirakan sebagai pencari kerja dan tingkat pengangguran generasi muda yang masih di kisaran 7-8%, kebutuhan akan lapangan kerja sangat mendesak.
Kasman mendorong terobosan konkret Pemko Medan untuk memberdayakan UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PK5) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.
“UMKM dan pedagang kecil adalah bagian penting dari perekonomian Medan. Mereka harus mendapat kemudahan akses permodalan, pelatihan, pendampingan, dan akses pasar,” pungkasnya.
Refleksi kemerdekaan ke-81 ini bukan sekadar seremoni, tetapi panggilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Medan. Karena merdeka sejati adalah ketika tidak ada lagi warga yang tertinggal. (FD)