Ternyata Edy Rahmayadi Pernah Minta Tolong Sama Bobby Dijumpakan dengan Menteri
MEDAN – Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan jika rivalnya dalam kontestasi Pilgubsu 2024, Edy Rahmayadi pernah meminta tolong kepadanya agar dijumpakan dengan salah seorang menteri guna membicarakan program. Hal itu terjadi saat Bobby menjadi Walikota Medan dan Edy sebagai Gubsu.
Awalnya Bobby meminta maaf karena saat menjadi Walikota Medan langsung komunikasi dengan menteri tanpa melalui gubenur. Bobby meminta maaf jika melangkahi Edy.
“Baik Pak Edy, kalau tadi Pak Edy sampaikan pas saya jadi walikota langsung ke menteri mohon maaf kalau gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edy sebagai gubernur,” kata Bobby Nasution saat debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11/2024).
Setelah itu, Bobby mengungkapkan jika Edy pernah meminta tolong dijumpakan dengan menteri. Bobby pun bertanya jika menjumpai Komisi II dan Komisi V DPR RI efektif untuk membawa program nasional ke Sumut, kenapa Edy meminta tolong untuk dijumpakan dengan menteri.
“Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya untuk ketemu menteri waktu saya jadi walikota, Pak. Mohon maaf sekali lagi, karena kalau memang Bapak anggap tadi tidak efektif, kenapa Bapak harus minta tolong walikota juga Pak untuk ketemu bicara program,” ucapnya.
Meskipun demikian, Bobby mengaku tidak mempersoalkan itu karena tidak ada membawa kepentingan pribadi. Sebab, saat itu Bobby membawa kepentingan masyarakat Medan dan Edy membawa kepentingan masyarakat Sumut.
“Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan Walikota Medan, tidak ada kepentingan Gubernur Sumatera Utara waktu itu. Yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak,” ujarnya.
Sehingga Bobby mengaku ke depan bakal menjumpai menteri dan DPR RI bersama bupati dan walikota se Sumut. Hal itu dilakukan Bobby jika terpilih nanti.
“Ke depannya kami akan pastikan, di sini ada calon-calon bupati, wali kota, se-Sumatera Utara. Kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini akan kita lakukan ke depannya,” jelasnya.
Bobby Nasution juga ingin mengajak 30 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sumut untuk membawa program pusat ke Sumut. Hal itu dilakukan Bobby untuk mendorong pembangunan dari eksternal.
“Untuk kegiatan eksternal, kami paham kita punya kekuatan luar biasa. Sumatera Utara punya anggota DPR RI 30 orang, punya 4 DPD RI kami ke depannya akan mengajak ini semua untuk membangun Sumatera Utara. Kita ajak anggota DPR, DPD dari Sumatera Utara, kita ajak, kita jemput, program-program pusat kita bawa ke Provinsi Sumatera Utara,” kata Bobby.
Selain itu, Bobby bakal melibatkan pihak swasta untuk melakukan pembangunan di Sumut melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu mengingat APBD Sumut tidak sanggup untuk membangun semuanya.
“Dan eksternal yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta ini harus bisa kita terapkan karena kita paham seperti yang disampaikan Pak Edy tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya,” tutupnya.
Sebelumnya dalam debat Edy Rahmayadi mengungkapkan, saat menjadi Walikota Medan Bobby selalu langsung ke menteri tanpa melalui DPR.
“Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataan di walikota saja, itu langsung ke menteri tidak ke DPR,” kata Edy Rahmayadi saat debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11).
Edy mengaku mengetahui itu karena datang langsung ke DPR RI Komisi II dan Komisi V. Edy menyebutkan jika komisi itu merupakan tempatnya berkoordinasi saat menjadi Gubsu, bukan langsung ke menteri.
“Saya tahu itu, karena saya datang ke DPR RI, di Komisi V, di Komisi II dan itu memang tempat saya berkoordinasi menanyakan potensi potensi yang ada, bukan saya langsung datang ke menteri,” sebutnya.
Setelah itu, Edy menjelaskan jika bupati dan walikota tidak memiliki urusan langsung ke menteri. Bupati dan wali kota disebut harusnya ke gubernur karena secara hirarki gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Tidak urusan kepala daerah, bupati dan walikota langsung ke menteri, yang itu tugasnya gubenur. Secara hirarki, bupati dan walikota harus melalui gubenur karena gubenur adalah perwakilan pusat di daerah itu ada undang-undangnya,” ucapnya. (RZ)