Bukan Ngambek, Ini Alasan Bobby Nasution Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut! Gerindra Buka Suara
MEDAN — Drama politik di gedung DPRD Sumatera Utara pekan lalu masih terus menyisakan pertanyaan besar. Aksi walk out Gubernur Sumut Bobby Nasution dari rapat paripurna yang diwarnai interupsi soal kuorum memantik pro dan kontra di kalangan elite politik.
Namun di tengah hiruk-pikuk kritik yang mengarah ke “sikap arogan”, Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo justru angkat bicara dengan analisis tajam yang membalikkan sudut pandang publik.
Menurut anggota DPR RI ini, tindakan Bobby bukanlah bentuk kemarahan atau ketidakhormatan, melainkan hak konstitusional seorang kepala daerah yang waktu kerjanya terlalu berharga untuk dibuang sia-sia.
“Gubernur sebagai eksekutif adalah undangan dari legislatif. Beliau sudah menyempatkan hadir sejak pagi, rapat sudah dimulai dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kuorum,” tegas Ade Jona, baru-baru ini.
Rapat paripurna yang digelar Selasa (21/7/2026) lalu sejatinya berjalan lancar sejak pagi. Agenda utama adalah pengambilan keputusan bersama terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD Sumut 2025.
Baca Juga : Ada Apa di Balik Tudingan ‘Arogan’ ke Bobby? Ini Skenario yang Dibongkar Pengamat!
Semua fraksi sudah menyampaikan pandangan akhir, dan proses tinggal selangkah lagi menuju penandatanganan.
Namun saat sesi akhir hendak dimulai, anggota DPRD Fraksi PDIP-Perjuangan Syahrul Efendi Siregar melontarkan interupsi yang mempertanyakan kuorum rapat.
Pertanyaan ini dianggap janggal karena rapat telah berlangsung sejak pagi dan kuorum sudah terpenuhi saat pembukaan. Bahkan Bobby sempat menyindir bahwa fraksi yang mempertanyakan kuorum justru memiliki tingkat kehadiran paling rendah.
Ade Jona menegaskan bahwa pimpinan DPRD Sumut pasti mengawasi jalannya rapat sesuai aturan.
“Tidak mungkin pimpinan DPRD menjalankan paripurna kalau kuorumnya tidak terpenuhi. Ketika Gubernur sudah mengikuti rapat, kenapa harus diperdebatkan lagi masalah kuorum, apalagi interupsinya di saat rapat sudah mau selesai?” ujar Jona.
Poin krusial yang diangkat Ade Jona gubernur punya tanggung jawab kepada masyarakat yang jauh lebih besar daripada terjebak dalam perdebatan internal DPRD.
“Saya rasa tidak ada salahnya, Gubernur kan juga punya kegiatan, terlebih untuk masyarakat. Kalau dirinya hanya membuang-buang waktu untuk hal yang tak perlu diperdebatkan, saya rasa tidak ada salahnya dia meninggalkan rapat,” tuturnya.
Bobby sendiri membenarkan hal ini. Ia menyebut OPD yang hadir bukan bagian dari legislatif dan tidak pantas “menguping” perselisihan internal dewan.
“Yang punya kegiatan kan DPRD, penandatanganan bersama. Kami kan di sana sebagai eksekutif, undangan. Kalau misalnya yang ribut internal mereka, masa kami eksekutif nguping?” ujar Bobby.
Yang membedakan pembelaan Gerindra ini dari kritik yang beredar adalah penekanan pada aspek fungsional kepemimpinan, bukan sekadar etika formal.
Jika pihak lain menilai walk out sebagai bentuk “ketidakhormatan” terhadap lembaga legislatif, Ade Jona justru melihatnya sebagai pilihan rasional seorang pemimpin yang tidak mau terjebak dalam drama politik yang tidak produktif.
Ini bukan pertama kalinya Bobby mengambil sikap tegas. Maret lalu, ia juga walk out dari rapat koordinasi karena kecewa dengan alokasi dana bencana Sumut yang dinilai tidak adil. Pola ini menunjukkan bahwa menantu Presiden Prabowo Subianto tersebut lebih mengutamakan hasil nyata daripada seremoni politik.
Di akhir pernyataannya, Ade Jona berharap DPRD Sumut ke depan lebih dewasa dan tertib dalam menyikapi perbedaan.
“Harapan kami ke depan paripurna, pimpinan DPRD juga harus lebih teliti, tertib dan tegas, jangan sampai kita berdebat tapi tidak menghasilkan putusan apapun,” katanya.
Sikap tegas Bobby Nasution dan pembelaan Gerindra ini menjadi pengingat bahwa efektivitas pemerintahan tidak bisa dikorbankan untuk kepentingan politik sesaat.
Dalam pusaran polemik yang terus bergulir, satu hal yang pasti: rakyat Sumut menanti kerja nyata, bukan sekadar drama di gedung dewan. (FD)